BORNEONEWS, Sampit – Dalam upaya mempercepat penanggulangan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kepolisian Resor Kotim menggagas program Posyandu Presisi, yang menjadi wujud nyata sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Kapolres Kotim, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, menyatakan bahwa program ini tidak sekadar agenda tahunan, melainkan kontribusi strategis Polri dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui sektor kesehatan dan pangan.
“Kami berkomitmen untuk rutin melaksanakan Posyandu Presisi. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kami di luar fungsi utama menjaga keamanan,” jelasnya, Minggu, 25 Mei 2025.
Menurut AKBP Resky, pencegahan dan penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral. Perlu kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Terlebih, sebagian besar pendanaan program bersumber dari anggaran nasional dan daerah.
“Kami berperan sebagai motor penggerak agar program ini berjalan optimal. Dukungan pemerintah daerah sangat kami apresiasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya investasi kesehatan anak sejak dini, mengingat Kalimantan Tengah menyimpan potensi besar dalam bonus demografi. Generasi yang sehat dan berkualitas dianggap sebagai kunci mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan penurunan angka stunting di Kotim dari 48,84 persen (2018) menjadi 27,9 persen (2022). Namun, angka tersebut kembali naik ke 35,5 persen pada 2023. Sementara itu, data e-PPGBM menunjukkan penurunan yang lebih stabil, dari 26,5 persen (2020) menjadi 19,1 persen pada 2024.
“Kita belum bisa berpuas diri. Kegiatan seperti Posyandu ibu hamil, balita, posyandu keliling, serta pemberian makanan tambahan akan terus kami lakukan sebagai bentuk intervensi langsung,” jelas AKBP Resky.
Jumlah balita usia 0–59 bulan di Kotim saat ini tercatat sebanyak 36.251 anak. Dari jumlah itu, bayi usia 0–5 bulan mencapai 4.116 anak, sementara bayi usia 6–23 bulan tercatat sebanyak 9.303 anak. Selain itu, terdapat pula 22.170 remaja putri dan 8.002 ibu hamil yang menjadi target layanan kesehatan preventif.
Beberapa wilayah padat penduduk seperti Ketapang I dan II serta Baamang I dan II menjadi fokus utama penanganan. Di Ketapang I terdapat 3.240 balita, sedangkan Baamang I memiliki 3.314 balita, disertai jumlah ibu hamil tertinggi yakni masing-masing 1.053 orang.
Data Pendataan Keluarga 2024 mencatat Pulau Hanaut sebagai wilayah dengan keluarga berisiko stunting terbanyak, yakni 2.510 keluarga. Disusul Mentawa Baru Ketapang (2.187 keluarga) dan Baamang (1.905 keluarga).
Sayangnya, sejumlah indikator layanan gizi masih belum mencapai target ideal. ASI eksklusif untuk bayi di bawah 6 bulan baru mencapai 65 persen dari target 80 persen. Pemberian MP-ASI juga masih berada di angka 70 persen. Penanganan gizi buruk pada balita baru menyentuh 33 persen.
Pencatatan data juga menjadi tantangan tersendiri. Rata-rata entri data balita di aplikasi e-PPGBM baru menyentuh 42,8 persen. Kecamatan Kota Besi menjadi yang paling tinggi dengan 66,6 persen, sementara Teluk Sampit paling rendah dengan 25,4 persen.
“Kami berharap dengan penguatan data dan pendekatan langsung lewat kegiatan seperti Gebyar Posyandu, tren stunting di Kotim bisa terus menurun dan tidak kembali meningkat,” pungkas AKBP Resky. (Ari/j)
