BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim mengingatkan Pemko agar mewaspadai dampak urbanisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan, industrialisasi, dan perluasan sektor formal.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong lonjakan sektor informal yang justru dapat memperburuk masalah pengangguran di perkotaan.
“Urbanisasi yang tidak disertai peningkatan kualitas SDM dan pembukaan lapangan kerja formal akan memperluas sektor informal secara tidak terkendali. Hal ini berisiko menambah jumlah pengangguran dan memperburuk permasalahan sosial di kota,” ujar Arif, Minggu 25/5/2025.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap arus urbanisasi, terutama di Kota Palangka Raya yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Tanpa pengendalian, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali bisa menyebabkan kepadatan penduduk, ketimpangan sosial, hingga penurunan kualitas layanan publik.
Arif juga mendorong Pemko Palangka Raya untuk menyusun kebijakan strategis yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk dengan penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta pengembangan industri lokal yang menyerap tenaga kerja.
“Pemerintah perlu hadir dengan langkah nyata agar pertumbuhan kota tetap berkelanjutan dan tidak menjadi beban di masa depan,” tutupnya. (MARINI/R)
