BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penutupan jalan bengkirai di ujung landasan pacu Bandara H Asan Sampit yang diprotes warga.
"Nanti kami koordinasikan dengan pemerintah daerah dan bandara. Apakah lahan ini sesuai dengan protap aturan keberadaan atau memang harus ditutup atau dibuat alternatif lain," kata Ketua DPRD Kotim Rimbun, Senin, 26 Mei 2025.
Jalan yang berada di ujung landasan pacu bandara H Asan Sampit tersebut merupakan akses tercepat satu-satunya bagi warga Kampung bengkirai menuju Kota Sampit. Namun Bupati Kotim Halikinnor beberapa waktu lalu berencana menutup akses jalan tersebut untuk mendukung kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).
Hal tersebut memicu reaksi warga menolak rencana penutupan jalan. Meski pemerintah daerah menyiapkan jalan alternatif memutar dari kampung bengkirai tembus ke Tjilik Riwut, warga menilai jalan tersebut terlalu jauh memutar. Apalagi banyak anak sekolah yang harus berangkat pagi. Juga kondisi jalan yang saat ini dinilai belum layak karena rusak berat, tidak ada penerangan, dan sangat rawan karena harus melalui hutan.
Oleh karena itu, lanjut Rimbun, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar aktivitas masyarakat sekitar tidak terganggu.
--page
Termasuk menelusuri kejelasan lahan yang digunakan untuk jalan tersebut. Sebab pemerintah daerah mengatakan tanah itu masuk dalam kawasan Bandara H Asan Sampit. Sedangkan warga mengklaim jalan itu milik masyarakat dan telah ada sebelum bandara berdiri.
"Untuk statusnya dan legalitasnya seperti apa. Apakah pihak bandara yang punya kepemilikan atau masyarakat ini kita pelajari bersama," tambah Rimbun.
Lebih lanjut, Rimbun menegaskan dirinya mendukung rencana pengembangan Bandara H Asan Sampit. Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tetap memperhatikan masyarakat.
"Kita dukung pengembangan bandara, tetapi harus memperhatikan masyarakat. Apapun dalilnya harus memperhatikan masyarakat," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
