BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) mengaku ada kebocoran anggaran berkisar Rp 1 triliun hingga Rp2 triliun per tahun. Kisaran angka tersebut, hanya yang bersumber dari pos pajak bahan bakar minyak (BBM).
Setiap liter minyak yang dijual atau dikonsumsi masyarakat Kalteng termasuk pihak perusahaan, ada pajak yang masuk ke kas daerah. Masalahnya, pelaku usaha bidang BBM ini mengambil di luar Kalteng dan membayarnya di provinsi tetangga itu pula. Tidak sembarang asal sebut, gubernur muda ini mendasarkan data yang diterima dari Pertamina.
“Pajak dari BBM kita, itu bocor Rp1-2 trilun lho. Ini menurut data yang kami terima dari pihak Pertamina. Jadi ini bukan hanya kata yang keluar dari saya,” terang Gubenur Sugianto saat pidato di depan beberapa tokoh politik di Palangka Raya, Sabtu (15/10/2016).
Karena itu, menurutnya, harus ada langkah penyelamatan pajak Kalteng. Jangan sampai, Kalteng hanya dibodohi akibat ketidaktahuan atau bahkan kealpaan selama ini. Menjadi pertanyaan Gubernur adalah, bagaimana tindakan pemerintah selama ini menyikapinya.
“Mereka bayar di tetangga kita, Kalimantan Selatan (Kalsel). Ada apa dengan Kalteng? Kok tidak ke sini saja dengan penyalur yang resmi pula,” kata dia.
Ia pun menyeru agar semua pelaku usaha bertindak arif dengan membantu membangun Kalteng dengan membeli ke penyalur resmi dan membayar pajaknya di Kalteng. Hal kedua, dari sisi pemerintahan ia meminta dinas terkait mengamankan perolehan pajak BBM ini dengan melakukan sikap tegas. (ROZIKIN/m)
