BORNEONEWS, Sampit – Dukungan terhadap langkah Gubernur Kalimantan Tengah dalam menertibkan kendaraan Over Dimensi Over Load (ODOL) terus mengalir. Salah satunya datang dari kalangan pengusaha. CEO SL Coorporation sekaligus Ketua Kadin Kotawaringin Timur (Kotim), Susilo, menyatakan pihaknya sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut.
Menurutnya, keberadaan truk ODOL selama ini telah memberikan dampak negatif, terutama terhadap infrastruktur jalan. Ia menyebut, banyak pengusaha angkutan CPO dan tambang yang masih menggunakan pelat kendaraan dari luar daerah, serta enggan membayar pajak di Kalimantan Tengah.
"Kami sepakat, kalau berusaha di Kalteng, setidaknya pelat nomornya Kalimantan Tengah. Ini bentuk kepedulian kita terhadap daerah tempat kita mencari nafkah. Jangan hanya mengambil untung, tapi enggan berkontribusi," kata Susilo, Rabu, 28 Mei 2025.
Susilo menegaskan, selama ini pemerintah daerah telah cukup sabar menyikapi ulah oknum pengusaha yang kerap melanggar aturan. Ia memahami posisi Gubernur Kalteng yang kerap menjadi sasaran kritik saat kondisi jalan rusak akibat truk ODOL.
"Ketika jalan rusak, yang disalahkan pasti kepala daerah. Padahal penyebabnya karena kendaraan yang melanggar kapasitas dan dimensi jalan," ujarnya.
--page
Susilo mengklaim perusahaannya telah menerapkan standar sesuai regulasi, yakni tidak melebihi muatan 8 ton dan menggunakan pelat KH. Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha di Kalteng untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
"Kalau aturannya 8 ton, ya ikuti. Kalau muatan sampai 18 ton, itu jelas merusak jalan. Akibatnya, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha sendiri," tambahnya.
Ia menyoroti kondisi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), di mana truk-truk bertonase besar dan berdimensi lebar kerap melintasi jalan kelas III, sehingga mempercepat kerusakan infrastruktur.
"Kondisi ini sudah menggila. Truk bukan hanya kelebihan muatan, tapi juga menutupi separuh jalan. Ini harus ditertibkan segera, karena efeknya luar biasa terhadap ekonomi dan kelancaran transportasi," pungkas Susilo. (DEWI PATMALASARI/Y)
