PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam upaya mewujudkan inklusi keuangan yang merata di wilayah perdesaan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi penetapan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI Tahun 2025.

"Kegiatan ini berlangsung di Kabupaten Sukamara dan bertujuan untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," kata Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz dalam rilisnya pada Jumat, 30 Mei 2025.

Rapat koordinasi ini, katanya, menjadi bagian dari langkah strategis dalam membangun ekonomi dari desa serta mengoptimalkan potensi daerah.

"Desa EKI diharapkan dapat memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka," tuturnya.

Selain itu, lanjut Primandanu, program ini selaras dengan agenda pemerintah dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas.  

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Sukamara, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, serta jajaran pemerintah daerah dan perwakilan dari berbagai sektor keuangan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah perdesaan.  

Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas berbagai strategi untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif, termasuk pengembangan layanan keuangan bagi masyarakat desa. Hal ini mencakup akses perbankan, perlindungan konsumen, serta dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

"Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang mendorong implementasi program Desa EKI secara efektif," jelasnya.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor keuangan, dan komunitas setempat, diharapkan program ini mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ekonomi desa.  

"Melalui langkah ini, OJK Kalimantan Tengah bersama para pemangku kepentingan menegaskan komitmennya dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan," terang Primandanu lagi. (TESTI PRISCILLA/j)