BORNEONEWS, Palangka Raya - Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK Tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
"Namun, angka literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan masih berada di bawah rata-rata nasional, masing-masing sebesar 59,60 persen dan 75,70 persen," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz dalam rilisnya pada Minggu, 1 Juni 2025.
Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar dalam meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan di wilayah perdesaan.
Menanggapi tantangan ini, OJK Provinsi Kalteng bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara menginisiasi program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI Tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Desa Sungai Bundung.
"Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif melalui sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sekaligus mendukung program Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat akses keuangan di desa," katanya.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyatakan bahwa program Desa EKI dirancang untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan secara berkelanjutan. Dengan adanya program ini, masyarakat desa diharapkan lebih memahami pentingnya layanan keuangan, seperti tabungan, investasi, dan perlindungan finansial, sehingga mereka dapat mengelola keuangan secara lebih bijak.
Peluncuran program ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Bupati Sukamara, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, serta sejumlah pemimpin lembaga keuangan dan instansi pemerintah terkait. Selain itu, kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan stakeholder dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih merata di daerah.
"Dengan adanya Desa EKI, masyarakat di Desa Sungai Bundung diharapkan lebih mudah mendapatkan akses keuangan yang memadai, baik dalam bentuk pembiayaan usaha mikro maupun edukasi finansial," tuturnya.
Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam membangun lingkungan ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing, sejalan dengan tujuan meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan perdesaan secara nasional. (TESTI PRISCILLA/H)
