BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menekankan pentingnya peran fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Salah satu aspek penting dari fungsi tersebut, menurutnya, adalah mengawal pelaksanaan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hatir menilai rekomendasi dari BPK tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap administrasi atau formalitas belaka, melainkan harus menjadi acuan nyata dalam memperbaiki sistem dan kinerja pemerintahan daerah.
“Kami dari Komisi I DPRD Palangka Raya terus mendorong agar setiap temuan dan rekomendasi dari BPK benar-benar ditindaklanjuti. Ini bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun tata kelola keuangan yang baik dan transparan,” ujar Hatir, Minggu 1 Juni 2025.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap hasil audit BPK.
Menurut Hatir, apabila rekomendasi tersebut tidak dijalankan secara serius, maka dikhawatirkan akan terjadi pengulangan kesalahan yang sama di tahun-tahun anggaran berikutnya.
“Fungsi pengawasan bukan hanya sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga memastikan perbaikan dilakukan. Kami ingin rekomendasi BPK tidak hanya disimpan di rak, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya. (MARINI/R)
