BORNEONEWS, Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Sukamara kembali mempertegas komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan melalui Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI Tahun 2025.
Berlokasi di Desa Sungai Bundung, program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif melalui sinergi antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD.
Menurut data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK Tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan tercatat 80,51 persen. Namun, wilayah perdesaan masih berada di bawah angka nasional, dengan tingkat literasi sebesar 59,60persen dan inklusi keuangan 75,70 persen. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan pemahaman serta akses layanan keuangan bagi masyarakat desa agar lebih mandiri secara finansial.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa Program Desa EKI tidak hanya bertujuan meningkatkan akses layanan keuangan, tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan.
“Saya berharap melalui Program Desa EKI yang meliputi tahap Pra Inkubasi, Inkubasi, dan Pasca Inkubasi ini, masyarakat di wilayah perdesaan khususnya Desa Sungai Bundung dapat meningkatkan pemahaman serta memperoleh kemudahan akses keuangan melalui sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, OJK, Lembaga Jasa Keuangan, dan TPAKD yang memberi dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya pada Senin, 2 Juni 2025.
Acara peluncuran program ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Bupati Sukamara, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, Kepala Dinas Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, serta pimpinan sejumlah lembaga keuangan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sukamara, serta Kepala Desa Sungai Bundung bersama TPAKD yang berperan penting dalam implementasi program ini.
“Diharapkan dengan adanya Desa EKI, masyarakat Desa Sungai Bundung dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk permodalan usaha dan peningkatan literasi finansial,“ tutur Primandanu lagi.
Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat desa akan menjadi pilar utama dalam menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh warga Sukamara.(TESTI PRISCILLA/H)
