BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam upaya mencapai target inklusi keuangan sebesar 91 persen pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sukamara terus mendorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar literasi dan akses keuangan semakin meningkat.
Wakil Bupati Sukamara, mewakili Bupati Sukamara, menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis keuangan inklusif.
Melalui peran aktif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sukamara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan berbagai Lembaga Jasa Keuangan terus diperkuat.
“Sinergi ini bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang lebih luas, termasuk dalam sektor-sektor produktif dan prioritas yang menjadi penopang perekonomian daerah,“ kata Wakil Bupati Sukamara, Nur Efendi dalam rilis OJK Kalteng pada Senin, 2 Juni 2025.
Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI yang diinisiasi di Desa Sungai Bundung menjadi salah satu implementasi nyata dalam mendukung target inklusi keuangan. Program ini mencakup tahap Pra Inkubasi, Inkubasi, dan Pasca Inkubasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat layanan keuangan serta membuka peluang ekonomi baru bagi desa.
Sementara itu menurut Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, melalui program ini, masyarakat perdesaan dapat memperoleh kemudahan akses keuangan dengan dukungan sinergi dari berbagai pihak.
"Kami berharap program ini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dalam memperkuat akses keuangan yang lebih inklusif dan produktif," ujar Primandanu.
Dengan berbagai inisiatif yang terus dijalankan, Pemerintah Kabupaten Sukamara optimis bahwa literasi dan inklusi keuangan di daerah akan semakin meningkat. Diharapkan, dengan meningkatnya akses keuangan di sektor produktif dan prioritas, perekonomian daerah dapat tumbuh lebih kuat, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. (TESTI PRISCILLA/H)
