BORNEONEWS, Palangka Raya - Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Pemerintah Kabupaten Sukamara terus mendapat dukungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Melalui kemudahan akses keuangan, baik dalam bentuk pembiayaan usaha maupun fasilitas menabung, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat Desa Sungai Bundung dan sekitarnya.
Wakil Bupati Sukamara, Nur Efendi menekankan bahwa peningkatan akses keuangan merupakan faktor penting dalam mencapai target inklusi keuangan sebesar 91 persen pada Tahun 2025.
"Pemerintah Kabupaten Sukamara terus berupaya mendorong potensi daerah agar sejalan dengan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di wilayah perdesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal," kata Nur Efendi dalam rilis OJK Kalteng pada Senin, 2 Juni 2025.
Nur Efendi pun, menyampaikan harapannya terhadap program ini meski masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.
“Saya berharap dengan adanya program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI ini dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses keuangan baik akses pembiayaan ataupun akses menabung yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Pemerintah Kabupaten Sukamara terus berupaya guna mendorong potensi daerah agar sejalan dengan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan terutama di wilayah perdesaan,” terang Nur Efendi.
Sejalan dengan upaya tersebut, program Desa EKI mencakup tahapan Pra Inkubasi, Inkubasi, dan Pasca Inkubasi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem keuangan yang dibangun. Dengan pendekatan ini, masyarakat Desa Sungai Bundung diharapkan memiliki pemahaman lebih baik mengenai pengelolaan keuangan serta akses yang lebih mudah terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menambahkan bahwa sinergi antara OJK, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Lembaga Jasa Keuangan, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD menjadi kunci dalam mendorong program ini agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
”Dengan ekosistem keuangan inklusif yang terus diperkuat, diharapkan kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan dapat meningkat secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Primandanu. (TESTI PRISCILLA/j)
