BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, menegaskan bahwa proses penataan pedagang kaki lima (PKL) di kota ini harus dilakukan secara adil dan mempertimbangkan aspek sosial serta ekonomi para pedagang.
Menurut Tantawi, keberadaan PKL merupakan bagian dari denyut nadi perekonomian masyarakat kecil. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota tidak menimbulkan kesan tebang pilih ataupun merugikan satu pihak.
“Penataan itu penting demi keindahan dan keteraturan kota, tapi jangan sampai ada kesan pilih kasih. Semua PKL harus diperlakukan setara dan dilibatkan dalam proses kebijakan,” ujar Tantawi, Senin, 2 Juni 2025.
Ia menambahkan, para PKL bukan hanya pelaku usaha informal semata, melainkan bagian dari elemen masyarakat yang turut berkontribusi terhadap roda perekonomian lokal.
Untuk itu, pemerintah kota dimintanya menyediakan solusi konkret bagi PKL yang terdampak penataan, seperti penyediaan lokasi relokasi yang strategis dan layak secara ekonomi.
“Kalau PKL dipindahkan, pastikan tempat barunya tidak sepi pembeli. Jangan sampai mereka malah kehilangan mata pencaharian,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Tantawi mendorong agar dialog antara pemerintah dan para PKL terus dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan saling menghormati demi terciptanya suasana kota yang tertib, nyaman, dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil. (MARINI/j)
