BORNEONEWS, Sampit – Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Akhyannoor mengungkap alasan di balik banyaknya pedagang yang memilih berjualan di tepi jalan ketimbang di dalam pasar resmi.
Menurutnya, hal ini didasari oleh keterpaksaan ekonomi serta kurangnya bantuan sosial dari pemerintah.
"Kami sempat sidak ke lapangan tanpa atribut DPRD. Banyak pedagang mengaku berjualan di luar karena tidak mendapatkan bantuan seperti BLT. Mereka terpaksa mencari lokasi strategis agar bisa tetap bertahan hidup," kata Akhyannoor, Selasa, 3 Juni 2025.
Pedagang yang berjualan di tepi jalan umumnya tidak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mereka juga mengeluhkan kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan beban hidup lainnya yang semakin berat.
“Banyak dari mereka menyewa rumah atau tempat di pinggir jalan. Mereka juga membayar pajak, jadi merasa sah untuk berjualan di sana. Ini sebenarnya persoalan ekonomi,” imbuhnya.
Akhyannoor menyayangkan kondisi tersebut merugikan pedagang yang berada di dalam Pasar Keramat, karena harus bersaing dengan pedagang liar di luar yang memiliki akses langsung ke jalan dan pembeli.
Komisi II DPRD Kotim berencana berkoordinasi dengan Komisi I dan Satpol PP untuk mencari solusi. Penertiban akan dilakukan dengan pendekatan humanis agar tidak menimbulkan konflik dan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Harus ada win-win solution. Kita ingin semua pedagang bisa berjualan di dalam pasar agar rezekinya merata. Tapi kondisi pasar juga harus dibenahi, agar layak dan menarik bagi pembeli,” ujarnya.
Akhyannoor juga menyoroti kondisi Pasar Kramat yang dinilai kumuh dan tidak nyaman untuk aktivitas jual beli. Komisi II meminta Pemerintah Daerah dan dinas terkait mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan penataan pasar.
“Kalau ingin memindahkan pedagang ke dalam, tentu tempatnya harus lebih layak. Jangan sampai dibiarkan seperti sekarang. Pasarnya tidak nyaman, pembeli enggan datang,” tandasnya.
Ia berharap ke depan, pasar tradisional di Kotim bisa ditata lebih baik agar menjadi pusat ekonomi rakyat yang bersih, tertib, dan nyaman bagi semua pihak. (DEWI PATMALASARI/H)
