BORNEONEWS, Sampit – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tengah bersiap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang diperkirakan akan melanda wilayah selatan kabupaten tersebut pada musim kemarau mendatang.
“Paling rawan tetap di wilayah selatan. Potensi bencana di wilayah selatan ini dobel. Selain potensi bencana karhutla, juga ada potensi bencana kekeringan,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, Selasa, 3 Juni 2025.
Wilayah selatan, meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, dan Pulau Hanaut, dinilai paling rawan karena adanya lapisan gambut tebal yang mudah terbakar dan potensi intrusi air laut.
Multazam menjelaskan, gambut yang kering di wilayah pesisir selatan ini sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau. Selain itu, kekeringan juga mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Intrusi air laut membuat air sungai menjadi asin dan tidak layak konsumsi.
“Jaringan instalasi air bersih kita baru sampai di Desa Parebok, sehingga desa ke atasnya lagi perlu jadi perhatian. Intrusi air laut cukup kencang sehingga asin dan airnya tidak bisa dikonsumsi karena tidak sehat,” jelasnya.
Kekeringan juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, khususnya persawahan di wilayah selatan yang merupakan lumbung padi Kotim. Untuk itu, BPBD Kotim akan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memastikan ketersediaan air bagi persawahan dan menjaga target swasembada pangan.
“Kita berharap sinergi lintas sektor bergerak untuk mengantisipasi ketersediaan air bersih untuk masyarakat dan bagaimana membasahi atau mengaliri sawah agar target swasembada pangan tetap terpenuhi,” harapnya.
Kemarau diperkirakan akan berlangsung selama 4 bulan 10 hari mulai pertengahan Juni 2025. BPBD Kotim telah melakukan koordinasi dengan BMKG Tjilik Riwut Palangka Raya untuk mendapatkan informasi akurat terkait prakiraan cuaca. Setelah Lebaran Idul Adha, BPBD akan menggelar rapat bersama instansi terkait untuk merumuskan rencana kontigensi dan operasi penanggulangan bencana.
“Kita siapkan bagaimana tahapan rencana kontigensi dan rencana operasi kalau itu terjadi. Kami masih menghitung dan melakukan kaji cepat agar tidak lepas dari kajian risiko bencana dokumen kami dengan masa tanam yang ada di Dinas Pertanian,” tambahnya.
BPBD Kotim juga telah memetakan desa-desa yang telah memulai masa tanam padi dan akan memantau secara intensif potensi kekeringan dan karhutla di daerah tersebut. Penanganan teknis akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah normalisasi irigasi atau pemanfaatan sumur pompa dalam.
“Teknisnya apakah normalisasi irigasi atau memanfaatkan sumur pompa dalam, nanti kita lihat di lapangan. Program pompanisasi yang pernah ditinjau Presiden Jokowi dulu itu sebenarnya bagian dari antisipasi menggunakan teknologi melalui intervensi. Paling tidak supaya produksi pertanian tidak sampai turun,” pungkas Multazam. (DEVIANA/H)
