BORNEONEWS, Palangka Raya - Kalimantan Tengah, sebagai salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang seperti batu bara dan emas, hingga hutan tropis dan lahan gambut yang luas.
Namun, di balik potensi ekonomi yang besar ini, Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai persoalan sosial ekonomi yang kompleks. Ketimpangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, masalah kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, hingga persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Eva Diana Sari, S. Kom kepada Borneonews membahas isu-isu sosial ekonomi utama yang terjadi di Kalimantan Tengah, serta analisis terhadap upaya dan tantangan dalam penanganannya.
"Meskipun Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang kaya, distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya tersebut belum merata. Pembangunan ekonomi masih terpusat di ibu kota provinsi, Palangka Raya, dan sebagian wilayah kabupaten yang menjadi lokasi industri pertambangan dan perkebunan besar, seperti Kabupaten Kotawaringin Timur dan Barito Utara. Sementara itu, daerah-daerah pelosok, terutama di wilayah pedalaman seperti Murung Raya, Gunung Mas, dan Barito Selatan, masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik," kata Eva pada Selasa, 3 Juni 2025.
Mahasiswa Magister Pendidikan IPS, Universitas Palangka Raya atau UPR ini menyebut bahwa ketimpangan yang ada ini menciptakan disparitas yang tajam dalam hal kesejahteraan masyarakat. Banyak desa di pedalaman yang belum memiliki akses listrik 24 jam, sinyal komunikasi yang stabil, dan jalan penghubung yang layak. Hal ini berdampak langsung pada sulitnya masyarakat lokal mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya peluang ekonomi produktif.
Menurut data BPS Kalimantan Tengah tahun 2023, tingkat kemiskinan di provinsi ini berada di angka sekitar 5,3 persen. Walaupun angkanya menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, kemiskinan tetap menjadi persoalan serius, khususnya di wilayah pedalaman dan masyarakat adat Dayak yang hidup di sekitar hutan.
"Mayoritas penduduk di daerah pedalaman menggantungkan hidup pada sektor informal seperti hasil hutan non-kayu, perikanan air tawar, dan pertanian subsisten. Namun, minimnya dukungan infrastruktur, teknologi, dan akses pasar membuat produktivitas mereka rendah. Di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan justru kerap mempersempit ruang hidup masyarakat adat, sehingga memicu konflik lahan dan memperparah kondisi sosial ekonomi mereka," tutur Eva.
Ketergantungan pada sektor informal juga membuat masyarakat rentan terhadap perubahan ekonomi global maupun bencana alam, seperti banjir akibat deforestasi dan kebakaran hutan/lahan yang kerap terjadi pada musim kemarau.
Kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Tengah masih sangat mencolok. Sekolah dan fasilitas kesehatan banyak yang belum menjangkau desa-desa terpencil, sementara tenaga pendidik dan medis pun cenderung enggan ditugaskan ke daerah pelosok karena keterbatasan sarana dan insentif.
"Data dari Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat SMP dan SMA masih cukup tinggi di beberapa kabupaten pedalaman. Selain faktor ekonomi keluarga, jauhnya jarak sekolah dan kurangnya fasilitas belajar menjadi penyebab utama. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal, sehingga mempersempit kesempatan kerja dan memperkuat lingkaran kemiskinan," jelas Guru Tik Komputer Mtss Ar Raudah Katingan Hilir ini.
Di bidang kesehatan, lanjut Eva, masalah gizi buruk dan tingginya angka kematian ibu dan bayi juga masih menjadi perhatian. Masyarakat di daerah terpencil sulit mengakses layanan medis dasar, bahkan untuk pelayanan bersalin yang aman. Ketergantungan terhadap pengobatan tradisional masih tinggi, karena keterbatasan puskesmas dan tenaga kesehatan yang tersedia.
"Meskipun Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi besar, kesempatan kerja yang layak belum merata. Banyak perusahaan tambang dan perkebunan besar yang justru lebih banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, dengan alasan kurangnya tenaga lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri," jelas Eva.
Hal ini memperburuk angka pengangguran terbuka dan underemployment di kalangan anak muda lokal. Mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau keterampilan teknis akhirnya hanya bisa bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tanpa jaminan sosial.
Program pelatihan kerja yang ada masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan dunia industri juga menjadi kendala dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan bantuan sosial untuk keluarga miskin, serta program pelatihan keterampilan kerja melalui BLK atau Balai Latihan Kerja. Namun, banyak dari upaya ini belum menyentuh akar masalah dan masih bersifat jangka pendek," terangnya.
Eva menawarkan beberapa langkah strategis yang perlu diprioritaskan antara lain pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan internet di wilayah pedalaman untuk membuka akses ekonomi dan sosial.
Kemudian, diperlukan peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan, terutama di tingkat menengah dan kejuruan, serta program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Langkah lainnya yakni penegakan hukum atas hak tanah adat dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan ekonomi sangat penting untuk mencegah konflik dan menciptakan pembangunan yang berkeadilan.
Selanjutnya yakni mendorong pengembangan UMKM, agrowisata, dan ekonomi berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
"Kalimantan Tengah menghadapi berbagai persoalan sosial ekonomi yang kompleks, mulai dari ketimpangan pembangunan, kemiskinan struktural, terbatasnya akses layanan dasar, hingga tantangan ketenagakerjaan. Meskipun kaya akan sumber daya alam, kekayaan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata," paparnya.
Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kelompok rentan. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, Kalimantan Tengah memiliki peluang besar untuk keluar dari ketimpangan dan menjadi provinsi yang maju serta sejahtera bagi seluruh warganya. (TESTI PRISCILLA/j)
