BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyebut rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi menjadi ruang refleksi dan perbaikan untuk percepatan pembangunan yang benar-benar berdampak dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
"Kegiatan rakordal ini saya harapkan menjadi ruang untuk refleksi dan perbaikan, bukan hanya laporan. Temukan masalahnya, rumuskan solusinya, dan pastikan tindak lanjutnya. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru kita turun tangan," kata Halikinnor, Rabu, 4 Juni 2025.
Hal itu disampaikannya saat rakordalev kegiatan pembangunan daerah triwulan I di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim.
Lanjutnya, rapat koordinasi tersebut memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan koordinasi serta melihat pencapaian kinerja perangkat daerah sampai triwulan I yang telah dilaksanakan. Seperti pencapaian target pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, target pendapatan dan target belanja yang telah dituangkan dalam RKPD tahun 2025 dan APBD tahun anggaran 2025. Target belanja yang harus dicapai pada triwulan I adalah 20 persen dan realisasi fisik di atas 20 persen.
Halikinnor mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar memperhatikan kegiatan pembangunan fisik serta kegiatan pengadaan barang dan jasa, seiring berakhirnya triwulan I. Sehingga dapat berjalan secara efektif, selesai tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.
Prioritas pembangunan 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dan dan APBD tahun anggaran 2025 harus tetap dijaga arah dan fokusnya.
"Kita telah bersepakat bahwa pembangunan infrastruktur dasar, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan ketahanan ekonomi menjadi titik tekan utama," tambahnya.
Ada beberapa penekanan penting yang ia sampaikan pada awal tahun 2025. Pertama, Halikinnor meminta seluruh perangkat daerah untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan karena masih ada perangkat daerah yang realisasi fisik dan keuangannya per 31 maret masih sangat rendah.
Kedua, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Dua isu utama tersebut harus dikerjakan secara lintas sektor dan lintas wilayah. Untuk kemiskinan, tidak hanya bicara soal bantuan sosial, tapi juga pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal.
"Sedangkan pengentasan stunting, kita harus pastikan bahwa intervensi spesifik seperti gizi, kesehatan ibu dan anak serta intervensi sensitif seperti air bersih, sanitasi, pendidikan dilaksanakan secara konvergen. Saya minta para camat dan kepala OPD terkait untuk secara aktif memantau capaian intervensi ini," ujarnya.
Ketiga, Halikinnor meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk menggunakan data yang akurat dan terkini sebagai dasar perencanaan dan evaluasi. Capaian kinerja tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari indikator-indikator kunci yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Keempat, kepada kepala perangkat daerah agar tetap disiplin dalam menyusun laporan bulanan dan triwulanan serta terus mengawasi pelaksanaan anggaran terhadap dana yang bersumber dari APBD, DAK, DBH dan menyampaikannya kepada bupati.
Kelima, bagi perangkat daerah pemungut untuk lebih giat dan inovatif dalam mengejar target penerimaan daerah sebagai langkah penyeimbang arus kas daerah.
Keenam, memperkuat hubungan sinergitas antara perangkat daerah, mengedepankan koordinasi, berbagi informasi dan menyelaraskan langkah demi mencapai tujuan pembangunan yang telah kita tetapkan bersama. (DEWI PATMALASARI/j)
