BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menyoroti rendahnya realisasi keuangan dan fisik sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordal) Triwulan I, Rabu, 4 Juni 2025.
Data terbaru per 30 April 2025 menunjukkan bahwa banyak OPD belum menunjukkan progres signifikan, baik dari sisi penyerapan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan fisik.
“Saya minta seluruh perangkat daerah untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan karena masih ada OPD yang realisasi fisik dan keuangannya sangat rendah,” kata Halikinnor.
Dari laporan yang ditampilkan, Dinas Perikanan menempati posisi tertinggi dalam realisasi keuangan dengan capaian 14,96 persen, disusul oleh Dinas Pendidikan 14,74 persen serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 13,93 persen. Sementara dari sisi fisik, Dinas Perikanan mencatat angka tertinggi yakni 24,83 persen.
Namun, hal berbeda terjadi pada OPD yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Permukiman hanya membukukan 2,67 persen untuk realisasi keuangan dan fisik. Hal ini mendapat perhatian khusus dari Bupati mengingat sektor tersebut merupakan prioritas pembangunan tahun 2025.
OPD lain yang disorot dalam evaluasi tersebut antara lain Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan realisasi keuangan 10,23 persen dan fisik 13,91 persen, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB yang sama-sama mencatat 11,49 persen di dua aspek.
“Masih ada waktu untuk memperbaiki, tapi saya minta jangan tunggu sampai semester kedua baru panik. Target 20 persen di Triwulan I ini jadi batas awal evaluasi,” tambahnya.
Halikinnor juga mengingatkan bahwa kinerja OPD tidak boleh hanya fokus pada penyusunan laporan administratif, tetapi harus dipastikan bahwa program-program benar-benar berjalan dan memberikan dampak kepada masyarakat.
“Jangan terlena oleh penghargaan atau pencapaian masa lalu. Inovasi, percepatan, dan efisiensi harus jadi semangat kerja ke depan,” tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
