BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pemerintah daerah memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudo Wibowo dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang diikuti pejabat Pemprov Kalteng dan KPK secara luring dan daring.
“Melalui kegiatan ini kita bisa mengidentifikasi mengapa korupsi di daerah masih terjadi, mendapat informasi dan masukan dan usulan solusi,” kata Agung Yudo Wibowo, Rabu, 4 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa kepala daerah dan DPRD memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan yang rawan terjadi penyimpangan apabila tidak dilakukan secara transparan.
KPK pun menyampaikan empat strategi penting kepada Kalteng, termasuk perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas penindakan, sinergi aktor layanan publik, dan pelibatan masyarakat.
--page
“KPK akan terus berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi serta mendukung berbagai langkah strategis di daerah untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi,” tegasnya. (HERMAWAN DP/Y)
