BORNEONEWS, Palangka Raya - Kelompok pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahun ke tahun atau y-on-y sebesar 2,23 persen pada Mei 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, indeks harga kelompok ini meningkat dari 104,12 pada Mei 2024 menjadi 106,44 pada Mei 2025.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, mengungkapkan bahwa kenaikan ini mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam biaya pendidikan di berbagai jenjang.
Menurut Agnes, subkelompok pendidikan lainnya mengalami inflasi tertinggi, mencapai 5,11 persen, sementara subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini mencatat inflasi terendah sebesar 0,83 persen.
"Kenaikan harga di sektor pendidikan menunjukkan adanya dinamika biaya yang berbeda-beda di setiap jenjang," ujar Agnes pada Rabu, 4 Juni 2025.
Kelompok pendidikan memberikan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 0,08 persen pada Mei 2025. Beberapa komoditas utama yang berkontribusi dalam inflasi ini meliputi akademi atau perguruan tinggi, sekolah menengah pertama, dan bimbingan belajar, masing-masing memberikan andil sebesar 0,02 persen. Sementara itu, taman kanak-kanak dan sekolah menengah atas menyumbang masing-masing 0,01 persen terhadap inflasi.
Agnes menjelaskan bahwa kenaikan biaya pendidikan, khususnya di jenjang perguruan tinggi dan sekolah menengah pertama, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penyesuaian biaya operasional dan peningkatan standar pendidikan.
"Kami terus memantau tren inflasi ini untuk memahami dampaknya terhadap masyarakat," kata Agnes.
Meskipun kelompok pendidikan mengalami inflasi tahun ke tahun, pada basis bulan ke bulan atau m-to-m di Mei 2025, sektor ini tidak memberikan andil signifikan terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga pendidikan lebih terlihat dalam skala tahunan dibandingkan per bulan.
BPS Kalimantan Tengah akan terus mengawasi pergerakan harga di sektor pendidikan dan sektor lainnya guna memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dengan data ini, diharapkan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. (TESTI PRISCILLA/H)
