BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, menilai rencana pemindahan pelabuhan bongkar muat ke Desa Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, perlu dikaji secara matang.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lalu lintas serta keselamatan masyarakat sebelum kebijakan ini direalisasikan.
"Pemindahan ke Bagendang memang memiliki potensi positif, terutama karena kontur sungainya stabil dan tidak mengalami pendangkalan seperti di Pelabuhan Sampit. Itu jelas menguntungkan dari sisi pengangkutan barang. Namun, skema penggunaannya harus diperjelas,” kata Mariani, Senin, 9 Juni 2025.
Menurutnya, jika jalur transportasi menuju pelabuhan tersebut melibatkan kendaraan berat, maka konstruksi jalan harus disesuaikan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kerusakan jalan serta tetap menjaga kenyamanan masyarakat sekitar.
"Kalau jalan digunakan untuk angkutan barang berat, tentu harus dibangun dengan pondasi lebih kuat. Masyarakat pasti senang jika jalannya diperbaiki, tapi jangan sampai kendaraan berat justru mengancam keselamatan pengguna jalan lain," ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi kemacetan dan risiko kecelakaan apabila kendaraan bertonase besar dibiarkan melintasi wilayah perkotaan, khususnya di Sampit yang merupakan pusat aktivitas masyarakat.
“Di kota ini lalu lintas padat. Banyak anak sekolah, pekerja, dan kegiatan ekonomi. Kehadiran truk-truk besar tentu bisa menimbulkan gangguan dan meningkatkan risiko kecelakaan,” ucapnya.
Mariani pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak lalu lintas dari aktivitas angkutan barang tersebut. Ia berharap jika pemindahan tetap dilakukan, maka pembagian jalur dan waktu operasional harus diatur.
“Bisa dipertimbangkan pembagian waktu, misalnya seminggu untuk angkutan barang, minggu berikutnya untuk penumpang. Atau gunakan kendaraan berbeda untuk barang dan penumpang, agar lebih tertib,” tambahnya.
Mariani menambahkan, aktivitas pelabuhan selama ini juga kerap menimbulkan kesan kumuh dan mempercepat kerusakan jalan. Ia menilai, penataan pelabuhan dan transportasi darat harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang.
“Kota Sampit ini gerbang ekonomi, distribusi barang dan jasa sangat tergantung pada kelancaran transportasi. Tapi kalau tidak ditata dengan baik, justru akan menjadi beban,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama pelaku usaha dapat duduk bersama untuk merumuskan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan ekonomi tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat.
“Kami percaya, pemerintah juga tidak ingin kebijakan ini merugikan rakyat. Kami pun tidak berniat menghambat ekonomi. Kita semua ingin menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” pungkasnya. (Ari/j)
