PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan sejumlah pokok pikiran dalam kegiatan Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di aula Bappedalitbang, Selasa, 10 Juni 2025.

Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari hadir secara langsung dan menyampaikan bahwa dokumen RPJMD harus disusun dengan mengedepankan kebutuhan nyata masyarakat serta mampu menyelesaikan permasalahan daerah secara menyeluruh.

"RPJMD ini bukan sekadar penjabaran janji politik kepala daerah, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang responsif, efektif, dan akuntabel, demi kemajuan Kotawaringin Barat lima tahun ke depan," ujar Sri Lestari.

Ia menegaskan bahwa penyusunan RPJMD Kobar harus selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih serta menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut, DPRD Kobar menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam proses penyusunan dokumen ini.

"Kami berharap proses ini mengedepankan empat pendekatan utama, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta integrasi top-down dan bottom-up," kata Sri Lestari.

Ia menjelaskan, pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan analisis berbasis data dan proyeksi pembangunan, sementara pendekatan partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas masyarakat adat Dayak.

Dalam forum tersebut, Sri Lestari juga menyinggung pentingnya penguatan sektor unggulan daerah dalam RPJMD, seperti perkebunan kelapa sawit, perikanan, pariwisata, dan pertanian.

"Potensi unggulan ini harus menjadi motor penggerak utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, RPJMD Kobar Tahun 2025–2029 juga perlu dirancang untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Sri Lestari menambahkan bahwa pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD, namun juga harus diupayakan melalui sumber lain, seperti dana dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Untuk mewujudkan rencana pembangunan ini, diperlukan sinergi dan koordinasi antar seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat," tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pelaku pembangunan yang hadir dalam Musrenbang untuk memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan demi memperkaya dokumen RPJMD tersebut.

"Kami berharap kegiatan ini mampu menyerap aspirasi masyarakat yang akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah," tutupnya.

Dengan disampaikannya pokok-pokok pikiran tersebut, DPRD Kobar menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan terarah demi kemajuan Bumi Marunting Batu Aji. (DANANG/R)