BORNEONEWS, Sampit - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI melakukan verifikasi lapangan hybrid (VLH) evaluasi kabupaten layak anak (KLA) tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah.
“Hari ini kita mengikuti evaluasi dan penilaian KLA, pada 2023 kita sudah meraih itu tetapi setiap tahun tetap dilakukan evaluasi. Kehadiran saya sebagai kepala daerah di sini merupakan bentuk dukungan agar kita tetap bisa mempertahankan predikat tersebut,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Selasa, 10 Juni 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kotim selaku leading sector pelaksanaan program KLA tingkat kabupaten.
Kotim telah dan terus berupaya menciptakan lingkungan layak bagi anak-anak, salah satu usaha Kotim pada 2023 meraih penghargaan pertama KLA dengan nilai 588,20 yang masuk dalam kategori pratama.
“Kami memahami KLA merupakan sebuah sistem pembangunan yang holistik, mencakup pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi serta partisipasi anak dalam proses pembangunan,” lanjutnya.
Untuk itu, Pemkab Kotim telah melakukan berbagai upaya seperti, pelatihan dan sosialisasi tentang KLA kepada masyarakat, membentuk forum anak daerah di setiap kecamatan dan membangun fasilitas ramah anak.
Namun, pihaknya juga menyadari bahwa masih banyak yang harus dilakukan terkait KLA. Pemkab Kotim akan terus berupaya meningkatkan kualitas KLA di wilayah setempat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, swasta dan dunia pendidikan.
Pemkab Kotim juga berkomitmen kuat mewujudkan KLA dengan pemenuhan hak anak. Pencapaian KLA sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak termasuk perlindungan khusus anak serta peningkatan kualitas hidup anak.
“Semoga dengan adanya penilaian ini, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, sehingga kita dapat melakukan perbaikan dan peningkatan yang lebih signifikan dalam rangka mewujudkan kabupaten yang ramah dan layak anak,” demikian Halikinnor.
