BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mempertanyakan keberlanjutan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan Presiden RI. Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menyoroti berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan program tersebut.
"Ini juga yang sangat kami sesalkan (MBG diberhentikan sementara) bahwa MBG ini memang program Presiden dan kita sangat mendukung demi kesehatan dan memenuhi gizi siswa siswi kita yang ada menempuh pendidikan di kabupaten Kotawaringin Timur," kata Rimbun, Kamis, 12 Juni 2025.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program MBG masih menemui berbagai hambatan di lapangan. Pada awal pelaksanaan, program MBG di Kotim disalurkan kepada siswa-siswa 19 sekolah wilayah Kota Sampit. Namun dalam pelaksanaannya, MBG diberhentikan sementara tanpa ada alasan yang jelas. Salah satu sekolah menyebut muridnya terakhir kali menerima program MBG pada 14 Mei 2025.
"Yang di kota saja masih ada kendala, lalu bagaimana dengan pelaksanaannya nanti di daerah pedalaman? Ini sangat kami sesalkan dan perlu menjadi perhatian serius," ujar Rimbun.
Lanjutnya, pengelolaan program MBG tidak dilakukan secara horizontal oleh pemerintah daerah, melainkan oleh instansi vertikal yang terhubung langsung dengan pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal koordinasi dan pemantauan.
--page
"Perlu juga nanti Pemerintah Daerah atau kami dari DPRD berkonsultasi meminta petunjuk, saran atau informasi terhadap pengurus atau yang memang punya kewenangan untuk mengelola program MBG ini di pemerintah pusat," tambahnya.
Sebelumnya dirinya telah berulang kali menyuarakan keresahan masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum menyentuh wilayah pelosok di daerah tersebut. Ia mendesak pemerintah daerah agar segera menyampaikan kendala teknis pelaksanaan program ini kepada pemerintah pusat.
Menurut Rimbun, dalam petunjuk teknis (juknis) disebutkan bahwa program MBG harus dilaksanakan melalui vendor penyedia dapur umum dengan kapasitas pelayanan maksimal 3.000–3.500 siswa. Jangkauan pengiriman makanan diatur maksimal hanya dalam radius 6 kilometer atau 30 menit waktu tempuh.
“Misalnya di Kecamatan Kota Besi, makanan dari dapur umum diantar ke Desa Palangan dan sekitarnya. Ini sulit, karena tidak semua desa bisa dijangkau dalam batas waktu tersebut. Membangun dapur umum di setiap desa tidak mungkin, karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Kondisi ini dikhawatirkan murid di wilayah pedalaman tidak bisa merasakan manfaat program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut, bahkan hingga 5 tahun ke depan karena luasnya Kotim dengan medan yang mana beberapa wilayah sulit ditempuh.
“Jangan sampai nanti di Jawa sudah semua menikmati, tapi kita di Kotim sampai lima tahun ke depan belum merata, lalu presiden berganti dan aturannya berubah lagi. Kasihan murid kita,” tuturnya.
Dirinya mengusulkan agar pemerintah pusat membuka opsi lain untuk pelaksanaan program MBG di daerah terpencil. Seperti bantuan dalam bentuk uang tunai, kerja sama dengan sekolah-sekolah lokal, atau teknis distribusi alternatif yang lebih fleksibel. (DEWI PATMALASARI/Y)
