BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus berbenah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Pembinaan Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 12-13 Juni 2025, di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP serta Peraturan BPKP Nomor S Tahun 2021 mengenai penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
Bupati Barito Timur, M Yamin, membuka secara resmi kegiatan tersebut yang turut dihadiri oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Dwito Santoso, serta jajaran pejabat daerah seperti kepala perangkat daerah, camat, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan pegawai bidang perencanaan serta keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Barito Timur.
Dalam laporan kegiatan, Inspektur Barito Timur, Josmar L Banjarnahor, menegaskan bahwa Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan SPIP.
“Peningkatan maturitas SPIP sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Perwakilan BPKP, Dwito Santoso. Ia menekankan bahwa pengawasan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan BPKP bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan pembangunan serta memberikan masukan strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026.
Sementara itu Bupati M Yamin dalam arahannya menyampaikan pentingnya sinkronisasi antara sistem perencanaan pembangunan nasional dengan visi, misi dan sasaran daerah.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk segera mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam kegiatan tahun 2025, serta menyusun rencana tindak pengendalian yang sesuai dengan regulasi.
“Setiap kepala perangkat daerah wajib membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Inspektorat dan BPKP demi keberhasilan penerapan SPIP Terintegrasi. Hasil dari bimtek ini harus mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan berintegritas,” tegas Yamin. (AGUSTINUS BOLE MALO/H)
