BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilakukan secara matang untuk tingkatkan kinerja keuangan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi, terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Kamis, 12 Juni 2025.
Kesepakatan ini dinilai penting dalam mendorong perencanaan APBD yang lebih matang, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kinerja keuangan daerah dan pembangunan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menekankan bahwa Pemkab Kotim diminta lebih serius dalam menyiapkan sarana prasarana dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Strategi yang diterapkan harus akurat, sesuai aturan, dan melibatkan sinergi kuat antar perangkat daerah. Ini penting sebagai fondasi utama keuangan daerah,” kata Rimbun, Jumat, 13 Juni 2025.
--page
Poin kedua dalam kesimpulan rapat tersebut adalah pentingnya perencanaan anggaran tahun 2025, baik untuk APBD murni maupun perubahan, yang harus dilakukan dengan cermat. DPRD menekankan bahwa perencanaan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber pendanaan, serta berpedoman pada petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku.
“Perencanaan yang tepat akan menentukan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di lapangan,” ujar Rimbun.
Kesimpulan ketiga, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Langkah ini dinilai krusial agar regulasi yang ada tetap selaras dengan aturan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
“Ini sangat penting untuk menggali potensi pajak daerah secara maksimal demi peningkatan PAD dan menuju kemandirian fiskal,” tambah Rimbun.
DPRD dan Pemkab Kotim menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola anggaran dan reformasi regulasi, demi mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal Kotim di masa depan. (DEWI PATMALASARI/Y)
