BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja Gabungan DPRD terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Jumat, 13 Juni 2025.
“Untuk membentuk pemerintahan yang efektif dan bersih serta dapat dikontrol oleh semua pihak, diperlukan persepsi dan tekad yang sama. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sangat penting,” kata Abdul Kadir.
Abdul Kadir memaparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari tingkat realisasi APBD Tahun 2024 sebagai berikut, target awal pendapatan Rp2.432.356.040.400, belanja Rp2.557.473.464.100, penerimaan pembiayaan Rp234.106.773.909, pengeluaran pembiayaan Rp15.280.000.000 dan pembiayaan neto Rp218.826.773.909.
Sementara realisasi yang dicapai selama 2024 adalah pendapatan Rp2.341.799.160.613 atau 96,28 persen dari target, belanja Rp2.313.895.283.149 atau 90,48 persen dari target, penerimaan pembiayaan Rp234.106.773.908,52.
Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan Rp14.280.000.000 atau 93,46 persen dari target, pembiayaan Neto Rp219.826.773.908,52 atau 100,46 persen dari target dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Rp247.730.651.371,78 atau 264,36 persen dari target.
Dari uraian diatas dan hasil rapat kerja gabungan yang telah dilaksanakan, DPRD Kotim mengapresiasi atas capaian kinerja Pemkab Kotim tahun anggaran 2024 diantara nya peraih nilai tertinggi indeks reformasi hukum (IRH) se-Kalimantan Tengah dari kantor wilayah kementerian hukum kalimantan tengah.
Kemudian predikat B dengan indeks 67,03 atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan predikat “BB” dengan indeks 78,76 atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 dari kementerian pendayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pemkab Kotim juga kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia (BPK RI) perwakilan provinsi kalimantan tengah atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
"Kami juga berharap antara eksekutif maupun legislatif selalu kompak dan bersinergi dalam misi pembangunan di Kotim, untuk lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Karena masih banyak yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan untuk kedepannya, diantaranya infrastruktur jalan, jembatan, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta kami juga mendorong optimalisasi kemampuan daerah dalam menggali pad baik dari pajak dan retribusi maupun dari pendapatanpendapatan lainnya," ujarnya.
Lanjutnya, permasalahan-permasalahan tersebut karena masih terbatasnya anggaran maupun kurangnya SDM. Oleh karna itu perlu kejelian serta keuletan dalam melihat peluang-peluang untuk menambah pendapatan keuangan daerah untuk pembangunan yang lebih baik lagi kedepannya. (DEWI PATMALASARI/j)
