BORNEONEWS, Kuala Kurun - Program 100 hari kerja Bupati - Wakil Bupati Gunung Mas sudah tampak hasilnya, mulai dari program bedah rumah, penanganan jalan kabupaten hingga pemberian BPJS Kesehatan hingga memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui BPJS Ketenagaerjaan.
"Program 100 hari kerja Bupati - Wakil Bupati Gunung Mas ini hanya sebagai pemantik, yang kemudian program tersebut akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya," kata Bupati Gunung Mas Jaya S Monong, Jumat, 13 Juni 2025.
Jaya melanjutkan, pihaknya sudah melaksanakan beberapa pertemuan dengan tim program 100 hari kerja Bupati - Wakil Bupati Gunung Mas dan dia meminta untuk mengevaluasi setiap program agar bisa mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan.
Sementara itu, Ketua Tim Program 100 Hari Kerja Bupati- Wakil Bupati Gunung Mas Baryen menjelaskan update enam program 100 hari kerja Bupati - Wakil Bupati Gunung Mas tersebut.
Program yang pertama yakni terkait bedah rumah, dalam program 100 hari kerja ditargetkan ada 18 rumah tidak layak huni yang diperbaiki, kegiatan itu terpusat di Desa Sarerangan Kecamatan Tewah dan sudah terealisasi 100 persen.
Bahkan ada tambahan sebanyak 6 rumah tidak layak huni tersebar di Kabupaten Gunung mas yang juga diperbaiki melalui CSR Bank Kalteng. "Sehingga selama 100 hari kerja Bupati - Wakil Bupati Gunung Mas sudah memperbaiki 24 rumah tidak layak huni," jelas Baryen.
Program bedah rumah ini akan tetap dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Untuk tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengalokasikan dana dari APBD untuk menangani 75 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai Kecamatan di Gumas.
Selanjutnya yakni program penanganan jalan Kabupaten, pihaknya sudah melakukan pengadaan satu set alat berat yang terdiri dari excavator, vibro compactor, dan motor grader untuk pengerasan jalan tanah di sejumlah jalan kabupaten di Gunung Mas.
Saat ini penanganan kerusakan jalan sudah mulai dilaksanakan di ruas jalan Desa Dandang - Tumbang Tajungan - Tumbang Korik hingga Tumbang Ponyoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara.
"Setelah selesai penanganan di jalan tersebut, kami akan melakukan penanganan jalan di ruas jalan Kabupaten lainnya dan jika kami rasa masih membutuhkan alat berat, maka akan kembali dilakukan pengadaan satu set alat berat, kami usahakan tahun 2025 atau awal tahun 2026," jelas Baryen.
Program selanjutnya yakni terkait beasiswa tepat sasaran bagi mahasiswa yang tidak mampu. Sudah ada 64 mahasiswa yang mengajukan namun yang lolos seleksi sebagai penerima beasiswa sebanyak 58 mahasiswa.
Kemudian, program optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah dilakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (PKM) untuk bantuan sosial PKH dan sembako pada Mei 2025.
"Dinas terkait telah melaksanakan groundchek sebanyak 1.623 PKM atau 48,09 persen dari total 3.375 PKM yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Optimalisasi DTSEN ini penting untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran," jelasnya.
Program 100 hari Kerja Bupati - Wakil Bupati Gunung Mas juga menyasar kepada jaminan kesehatan dan jaminan sosial masyarakat setempat melalui BPJS Ksehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
"Sudah ada 9500 pekerja rentan di Kabupaten Gunung Mas yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dilakukan pembayaran iuran untuk periode Januari - Maret 2025," ucap Baryen.
Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas juga membuat program peningkatan kedisiplinan ASN. Dalam hal itu, Pemkab Gunung Mas menerapkan presensi berbasis elektronik melalui Simpegnas untuk memantau kehadiran bagi seluruh OPD, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
Karena penggunaan Simpegnas tersebut, kehadiran para ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan bisa lebih meningkat. Harapannya dari kehadiran ASN yang meningkat, para peserta didik bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembelajaran ilmu pengetahuan dari para guru dan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan kesehatan.
"Adanya penggunaan Simpegnas ini cukup berpengaruh kepada kehadiran ASN, namun ada kendala yakni ada beberapa daerah yang blankspot dan ada yang tidak memiliki perangkat yang memadai. Kendala tersebut masih kami cari solusinya," tukasnya. (RISKA YULYANA/j)
