BORNEONEWS Palangka Raya – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang kedapatan berulang kali positif narkoba, kini terancam dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Wali Kota. Terhadap ASN maupun non-ASN yang sudah beberapa kali terindikasi positif, kami akan rekomendasikan sanksi PTDH," ungkap Kepala BNN Kota Palangka Raya, I Wayan Korna, Minggu, 15 Juni 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi hasil tes urine terhadap sekitar 1.000 pegawai Pemkot Palangka Raya, yang mendapati 17 di antaranya positif narkoba.
Bagi pegawai yang baru pertama kali terindikasi dan tergolong pengguna pemula atau korban penyalahgunaan, menurut I Wayan, BNN akan merekomendasikan tindakan rehabilitasi.
"Namun memang ada juga yang sudah pernah direhabilitasi, dinyatakan bersih, tapi kini kembali positif saat pemeriksaan ulang. Ini sangat kami sayangkan," katanya.
Ia menegaskan, program tes urine ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mendukung program nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
"Sebanyak seribu alat tes yang kami gunakan merupakan dukungan langsung dari Pemkot Palangka Raya, bentuk nyata dari komitmen wali kota dan wakil wali kota dalam memerangi penyalahgunaan narkoba," jelasnya.
Selama satu bulan pelaksanaan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap di sekitar 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot.
I Wayan juga menyebut, kasus penyalahgunaan narkoba di Palangka Raya saat ini telah menjadi perhatian nasional.
"Kepala BNN RI sudah turun langsung ke kawasan Puntun, salah satu wilayah rawan, dan pelaku utamanya saat ini sudah dikirim ke Nusa Kambangan," ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menanggulangi narkoba, termasuk melalui tes urine massal yang saat ini dilakukan.
"Sebagai Kepala BNN Kota, saya ikut bertanggung jawab. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Kita harus ambil langkah tegas," tegasnya.
