BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memahami kendala penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2024 sebesar Rp247,7 miliar, yang banyak terkendala aturan teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, dana tersebut memang tersedia, namun belum dapat digunakan karena belum ada finalisasi dari aturan dan juknis sesuai sumber dana yang diterima.
“Silpa ini betul ada, tetapi ada aturan teknis atau juknis yang belum final. Pemerintah daerah tentu ingin segera melaksanakan, tetapi kalau dipaksakan bisa melanggar aturan. Jadi lebih baik ditunda daripada menjadi temuan BPK,” kata Rimbun, Senin, 16 Juni 2025.
Ia mencontohkan pengadaan lahan untuk perpanjangan runway Bandara H Asan Sampit yang terkendala karena masih ada klaim masyarakat. Selain itu, pembangunan gedung BKPSDM juga tertunda akibat teknis penggunaan anggaran yang belum jelas.
“Apalagi sekarang kita dalam masa transisi regulasi dengan adanya Asta Cipta, tentu banyak perubahan. Maka kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kotim Masri menjelaskan bahwa dari total Silpa Rp247,7 miliar, hanya sekitar Rp32 miliar yang bersifat bebas dan bisa langsung digunakan. Itu pun setelah proses audit laporan keuangan oleh BPK selesai dilakukan.
“Silpa itu akumulasi sejak tahun 2010 hingga 2024. Sebagian besar adalah dana terikat yang penggunaannya menunggu juknis dari pusat. Pemerintah tidak bisa serta-merta mengalokasikannya tanpa dasar hukum yang kuat,” ujar Masri.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Pemkab akan mengirimkan surat ke seluruh SKPD untuk menjelaskan secara rinci hambatan penggunaan Silpa yang terjadi di masing-masing sektor. Sehingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban anggaran yang lebih transparan.
Tingginya nilai Silpa dalam pelaksanaan APBD 2024 sempat menjadi sorotan karena dinilai menunjukkan lemahnya penyerapan anggaran serta perencanaan program yang belum optimal. Namun kini, berbagai kendala teknis dan administratif mulai terungkap sebagai penyebabnya. (DEWI PATMALASARI/j)
