BORNEONEWS, Sampit – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, salah satunya melalui pembangunan gerbang wisata dan usulan penyerahan pengelolaan objek wisata ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kepala Disbudpar Kotim, Bima Ekawardhana, menilai kondisi Pantai Ujung Pandaran yang dikelola oleh pemerintah daerah saat ini masih kurang menarik dibandingkan lokasi wisata yang dikelola pihak swasta.
“Pantai kita ini perlu diperbaiki dan ditata semenarik mungkin agar tidak kalah bersaing dengan pantai yang dikelola swasta. Sekarang masyarakat lebih memilih lokasi wisata milik swasta karena fasilitas dan pengelolaannya lebih baik,” kata Bima, Senin, 16 Juni 2025.
Lebih lanjut, Bima mengusulkan agar pengelolaan objek wisata diserahkan ke BUMD. Ia mencontohkan daerah-daerah seperti Magelang dan Wonosobo, di mana objek wisata dikelola secara profesional oleh BUMD sehingga memberikan kontribusi besar terhadap PAD.
“Saya pernah studi banding ke sana, dan itu bisa menjadi referensi kita. Tapi di sini tantangannya, kita belum punya BUMD yang siap mengelola sektor pariwisata karena keterbatasan SDM. Namun setidaknya ini bisa menjadi bahan pemikiran ke depan,” ujarnya.
Ia berharap usulan ini bisa dipertimbangkan sebagai upaya menyelamatkan dan mengoptimalkan potensi wisata daerah agar tidak terus terkesan terbengkalai.
Selain itu, Bima juga melempar wacana pembangunan gerbang wisata di kawasan Pantai Ujung Pandaran, seperti yang diterapkan di Waduk Karangkates dinperbatasan Kabupaten Malang dan Blitar, di mana setiap kendaraan yang melintas di kawasan pariwisata dikenakan retribusi.
“Di sana, kendaraan yang melewati kawasan wisata ditarik retribusi, bahkan sepeda motor juga. Ini menjadi sumber PAD baru. Wacana ini akan kami usulkan ke pimpinan untuk dikaji apakah bisa diterapkan di Kotim atau tidak,” tambahnya.
Disbudpar berharap lewat langkah ini, potensi wisata di Kotim bisa terkelola secara profesional, menarik lebih banyak wisatawan, dan menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. Namun, hal ini memerlukan dukungan lintas sektor. (DEWI PATMALASARI/j)
