BORNEONEWS, Tamiang Layang – Inspektorat Barito Timur mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan Nasional (SIMHPNAS) yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) BPKP. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 16 Juni 2025, itu digelar di Kantor BPKP Pusat, Jakarta.
Kegiatan ini diikuti oleh auditor serta tim Evaluasi dan Pelaporan (Evlap) dari Inspektorat Barito Timur, bersama perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur. Keterlibatan lintas perangkat daerah ini menjadi wujud sinergi dalam memperkuat pengelolaan data hasil pengawasan yang terintegrasi dan efisien berbasis teknologi informasi.
Inspektur Barito Timur, Josmar L Banjar Nahor, menjelaskan bahwa SIMHPNAS merupakan inovasi strategis untuk menyajikan informasi hasil pengawasan yang cepat, tepat dan akurat. Menurutnya, aplikasi ini menjadi alat penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
“Aplikasi ini dirancang untuk mengolah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) menjadi informasi yang dapat diakses dengan cepat oleh para pengambil kebijakan. Ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan strategis secara lebih akurat dan terukur,” ujar Josmar.
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengawasan di lingkungan Pemkab Barito Timur. Pemanfaatan SIMHPNAS diharapkan dapat mempercepat digitalisasi proses kerja, sekaligus menjamin dokumentasi hasil pengawasan yang tertib dan mudah diakses.
“Dengan pengelolaan data yang terdokumentasi dengan baik dan bisa dimanfaatkan lintas sektor, maka pengawasan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga dasar perencanaan yang lebih baik dan akurat,” tambahnya.
Pelatihan ini juga menjadi momentum memperkuat komitmen Inspektorat Barito Timur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui transformasi digital di bidang pengawasan, Pemkab Barito Timur berharap dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang berbasis data dan kinerja. (AGUSTINUS BOLE MALO/H)
