BORNEONEWS, Palangka Raya - Proses penyusunan Roadmap Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Perkebunan Kakao dan Kelapa Indonesia 2025–2035 resmi dimulai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pertama yang digelar secara hybrid di Kota Bogor. Acara diawali dengan pemaparan oleh Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang, dan Pengembangan Sarpras BPDP, Triana Meinarsih, yang menekankan bahwa roadmap ini akan menjadi rujukan penyusunan kebijakan dan program SDM untuk menjawab tantangan struktural sektor kelapa dan kakao.
Triana menjelaskan bahwa ruang lingkup roadmap mencakup pengembangan kapasitas di seluruh rantai nilai, mulai dari petani hingga pelaku industri hilir.
"Dokumen ini diharapkan mampu mengarahkan kebijakan SDM secara lebih strategis dan menyeluruh, mengingat masih adanya kesenjangan kemampuan, keterbatasan akses pendidikan, serta kebutuhan teknologi yang terus berkembang," kata Triana dalam rilisnya pada Selasa, 17 Juni 2025.
Diskusi panel pertama dipandu oleh Imam K Nawireja dan menghadirkan dua pejabat dari Kementerian Pertanian. Ardi Praptono, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong hilirisasi industri kelapa sebagai bagian dari prioritas nasional. Ia juga menginformasikan bahwa penyusunan Peraturan Menteri Pertanian sebagai turunan dari Perpres 132 Tahun 2024 ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025.
Sementara itu, Ir Baginda Siagian, Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM di sektor kakao. Strateginya mencakup pelatihan teknis dan manajerial, program pendampingan, penyuluhan, serta diseminasi teknologi. Menurutnya, pembangunan kapasitas yang merata menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing industri kakao ke depan.
--page
Sesi kedua menghadirkan Dewan Kakao Indonesia dan Dewan Kelapa Indonesia yang memaparkan kerangka pengembangan SDM masing-masing komoditas dari hulu hingga hilir. Paparan dilengkapi dengan analisis Dr Sri Gunawan yang menyoroti persoalan mendasar seperti minimnya lembaga pendidikan spesifik, tantangan regenerasi petani, hingga ketiadaan SKKNI yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"Solusi terhadap permasalahan tersebut harus dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif antarsektor," kata Dr Gunawan.
Ia menyarankan pembentukan sistem pendidikan dan pelatihan yang terpadu, selaras dengan kebutuhan pasar, serta mampu menarik keterlibatan generasi muda untuk bergabung dalam ekosistem kelapa dan kakao.
FGD ini tak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga forum partisipatif untuk menyusun langkah-langkah konkret pembangunan SDM perkebunan. Tahapan selanjutnya akan mencakup pemetaan wilayah prioritas, pengumpulan data lapangan yang komprehensif, serta pendalaman isu teknis bersama para pemangku kepentingan terkait.
BPDP menegaskan bahwa roadmap ini tak sekadar dokumen rencana, melainkan instrumen strategis pembangunan SDM perkebunan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi sektor kelapa dan kakao Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. (TESTI PRISCILLA/y)
