BORNEONEWS, Sampit – Efektivitas pengelolaan Pantai Ujung Pandaran, destinasi wisata andalan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi sorotan. Pasalnya destinasi wisata milik pemerintah tersebut tak lagi diminati masyarakat.
“Pantai Ujung Pandaran adalah destinasi kebanggaan masyarakat Kotim, tetapi kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Banyak infrastruktur yang telah dibangun di sana belum bisa difungsikan secara optimal,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotim, Bima Ekawardhana, Rabu, 18 Juni 2025.
Ia menyoroti minimnya kunjungan wisatawan ke Pantai Ujung Pandaran yang dikelola pemerintah daerah, berbanding terbalik dengan pantai-pantai lain yang dikelola swasta atau masyarakat.
Sebagai solusi, Bima mengusulkan agar pengelolaan Pantai Ujung Pandaran ditinjau ulang dan dipertimbangkan untuk diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Saya pernah melakukan studi banding ke Kabupaten Magelang dan Wonosobo, di sana destinasi wisata dikelola langsung oleh BUMD. Hasilnya, pengelolaan menjadi lebih profesional dan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang signifikan,” jelasnya.
--page
Ia mengakui perlunya persiapan matang, terutama dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di BUMD. Namun, ia menekankan pentingnya perencanaan pengelolaan yang lebih efektif agar potensi wisata daerah tidak terbuang sia-sia.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membenahi pengelolaan Pantai Ujung Pandaran dan memaksimalkan potensi wisatanya
“Kalau memang tidak memungkinkan sekarang, setidaknya ini menjadi bahan pemikiran bersama. Jangan sampai pantai milik kita sendiri justru menjadi beban karena tak terurus,” tegasnya. (DEVIANA/Y)
