BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, mendorong pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk mengambil langkah konkret dalam mencegah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) serta mengatasi antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menurut Tantawi, kelangkaan BBM maupun antrean panjang yang berulang tidak hanya merugikan masyarakat pengguna kendaraan, tetapi juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Ia menilai, perlu adanya sistem distribusi yang lebih efektif dan pengawasan ketat agar penyaluran BBM tepat sasaran.
"Kita tidak ingin masalah ini terus terjadi. Pemerintah harus memperkuat koordinasi dengan Pertamina serta mengawasi distribusi BBM, terutama di masa-masa tertentu seperti menjelang hari besar atau saat adanya peningkatan mobilitas warga," ujar Tantawi, Rabu, 18 Juni 2025.
Ia juga mengimbau agar SPBU di Palangka Raya meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam penyaluran BBM bersubsidi, termasuk memastikan data kendaraan yang berhak menerima subsidi sesuai dengan ketentuan.
Tantawi juga berharap pemerintah kota bisa lebih responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyimpangan distribusi BBM.
"Serta membuka ruang koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan ini," pungkasnya. (MARINI/H)
