BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK menggelar Rapat Pembahasan Draf Kajian Spasial Tutupan Lahan Periode 2006–2023 pada Rabu, 18 Juni 2025, di Hotel Emerald Garden, Medan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia Nomor 172/PETAI-B/01/VI/2025 yang mengusulkan pentingnya penyelarasan data tutupan lahan guna mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Kepala DLHK Sumut, Ir Yuliani Siregar dalam sambutannya menegaskan pentingnya kajian ini dalam merumuskan arah tata kelola lingkungan ke depan.
"Kajian spasial tutupan lahan ini menjadi instrumen vital dalam perencanaan penggunaan lahan, mitigasi perubahan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Ini bukan sekadar angka, tapi dasar untuk kebijakan yang berpihak pada kelestarian," ujarnya dalam rilisnya kepada Borneonews.
Analisis draf menunjukkan adanya perubahan signifikan terhadap pola tutupan lahan, terutama peningkatan konversi hutan menjadi lahan non-hutan, yang menurut DLHK, perlu mendapat perhatian serius dalam perumusan langkah korektif.
"Penting untuk memahami tren perubahan ini agar program seperti REDD+ dan agenda iklim nasional benar-benar menyasar persoalan yang konkret di lapangan," jelas Yuliani.
--page
Dalam pelaksanaannya, panitia hanya menanggung konsumsi rapat, sedangkan peserta diminta membawa Surat Tugas dan SPPD dengan mencantumkan sumber anggaran dari RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 for Result Period 2014–2016. Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog terbuka untuk menyelaraskan data dan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lahan berkelanjutan di Sumut.
DLHK berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak secara berkelanjutan dalam proses pembaruan dan validasi data tutupan lahan, agar kebijakan yang lahir benar-benar berdasarkan fakta dan refleksi atas kondisi ekosistem terkini.
“Tugas kita bukan hanya menyusun dokumen, tetapi memastikan dampaknya terasa nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” tutur Yuliani.
Rapat ini dihadiri oleh lintas pemangku kepentingan, termasuk akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah. Salah satu peserta yang turut hadir adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Prof Rahmawaty, yang turut menyumbangkan perspektif akademik terhadap interpretasi data spasial dan dinamika perubahan lanskap hutan di Sumut selama hampir dua dekade terakhir. (TESTI PRISCILLA/Y)
