BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam upaya memperkuat ketahanan dan keberlanjutan industri kelapa nasional, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menyelenggarakan kegiatan In-Depth Interview atau Wawancara Mendalam sebagai bagian dari penyusunan Kajian Potensi dan Proyeksi Harga Kelapa Nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Manado ini merupakan implementasi dari perluasan mandat BPDP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, yang kini mencakup dukungan terhadap komoditas kelapa dan kakao, selain kelapa sawit.
Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDP, Nugroho, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kajian ini bertujuan membangun basis data harga kelapa yang akurat.
"Basis data tersebut akan menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat, melalui kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, lembaga penelitian, asosiasi petani, hingga pemerintah daerah," kata Nugroho dalam rilisnya pada Rabu, 18 Juni 2025.
Kegiatan ini turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pengujian Tanaman Palma Manado, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (APEKSU), perwakilan PT Cargill Indonesia, serta perwakilan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado. Kolaborasi multipihak ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah pembangunan industri kelapa nasional.
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mengungkapkan bahwa 98 persen lahan kelapa nasional dikelola oleh petani kecil dengan tingkat produktivitas yang rendah.
Penyebabnya antara lain usia tanaman yang tua, belum meratanya penggunaan varietas unggul, dan masih lemahnya industri hilir.
Ia menekankan perlunya akselerasi dalam empat agenda utama: peremajaan tanaman, modernisasi budidaya, kebijakan perdagangan adaptif, dan stabilisasi harga.
Senada dengan hal itu, Kepala BRMP Tanaman Palma menyoroti pentingnya penguatan sistem perbenihan nasional.
Hingga kini, BRMP telah menghasilkan 58 varietas unggul, termasuk varietas lokal Sulawesi Utara. Melalui kemitraan dengan sektor industri, seperti PT Cargill, PT Sasa Inti, dan IFC, pendistribusian benih dan pendampingan teknis bagi petani terus diperluas.
Ketua APEKSU menambahkan bahwa harga kelapa di tingkat petani masih stagnan di angka Rp7.000 per butir, yang belum memberikan insentif ekonomi memadai.
Selain itu, kendala lain mencakup minimnya tenaga panjat kelapa, akses bibit unggul yang terbatas, dan belum tersedianya kebun induk di tingkat kabupaten/kota sebagai pusat pembibitan.
Plt Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Utara menyampaikan bahwa provinsi ini merupakan penghasil kelapa terbesar kedua secara nasional dengan luas lahan mencapai 264.677 hektare.
Tahun 2024, nilai ekspor produk turunan kelapa mencapai lebih dari Rp2,5 triliun. Pemerintah daerah telah menggulirkan berbagai program seperti peremajaan kebun, pemberian unit pengolahan hasil (UPH), promosi minyak kelapa lokal, dan pelatihan teknis bagi petani.
Di sisi lain, perwakilan PT Cargill Indonesia memaparkan kontribusi sektor industri dalam menjaga keberlanjutan produksi kelapa.
Lewat Bido Project, perusahaan menggandeng BRMP dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengembangkan kebun sumber benih seluas 25 hektare.
PT Cargill juga telah mengimplementasikan sertifikasi Rainforest Alliance dan mendampingi petani dalam penerapan _Good Agricultural Practices_ (GAP) serta standar keamanan pangan.
BPDP pun menegaskan komitmennya memperkuat daya saing industri kelapa melalui kebijakan yang berbasis data dan berpihak pada petani.(TESTI PRISCILLA/R)
