BORNEONEWS, Palangka Raya — Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dengan lembaga legislatif dalam menangani dan mengurangi berbagai permasalahan konflik lahan.
Menurutnya, konflik lahan merupakan persoalan yang kompleks dan sering kali melibatkan kepentingan masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta.
Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan langkah terpadu dan kebijakan yang adil serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pemko bersama DPRD harus bersinergi dalam menyusun regulasi dan kebijakan untuk mengurangi konflik lahan yang berulang dan merugikan masyarakat,” ujar Hatir, Kamis 19 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa, salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah pemetaan lahan dan kepastian status hak tanah masyarakat.
--page
Tanpa kejelasan hukum dan data yang akurat, persoalan sengketa lahan akan terus berulang dan sulit diselesaikan secara tuntas.
Hatir juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk turut serta dalam menciptakan solusi yang berkeadilan.
Ia menekankan, pentingnya dialog dan mediasi sebagai pendekatan utama sebelum mengambil langkah hukum.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan hak atas tanahnya hanya karena persoalan administrasi atau tumpang tindih kepemilikan lahan,” pungkasnya. (MARINI/y)
