BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi menyoroti permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ia menyebut kasus siswa yang ingin bersekolah di luar zonasi tempat tinggalnya paling sering ditemukan pada tingkat SMP.
"Kasus PPDB seperti ini sering kami temukan di jenjang SMP. Rata-rata siswa ingin masuk ke SMP Negeri 1 dan 2, meskipun tidak sesuai dengan zona tempat tinggal mereka," ujar Hasan, Kamis 19 Juni 2025.
Menurutnya kedua sekolah tersebut menjadi favorit karena dinilai memiliki kualitas pendidikan yang lebih unggul dan fasilitas yang memadai.
Hal inilah yang membuat banyak orang tua berupaya agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut, meski harus mengabaikan ketentuan zonasi.
Haasan menilai sistem zonasi yang saat ini diterapkan memang bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Namun dalam praktiknya, masih banyak siswa dan orang tua yang merasa sistem ini menghambat akses pendidikan ke sekolah yang diinginkan.
Ia mendorong Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB setiap tahunnya, termasuk meninjau kembali sistem zonasi agar lebih fleksibel, terutama bagi siswa berprestasi.
"Diperlukan kebijakan yang lebih bijak agar keinginan siswa untuk mengembangkan diri di sekolah pilihannya tetap bisa difasilitasi tanpa menimbulkan ketimpangan," tegasnya.
DPRD Kota Palangka Raya, khususnya Komisi III, ujarnya berkomitmen untuk terus mengawal proses PPDB agar berjalan adil, transparan, dan mengakomodasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. (MARINI/R)
