BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua I Komisi II DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu menegaskan bahwa penataan ruang di Kota Palangka Raya tidak hanya berkutat pada aspek teknis tata kota, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang masih terjadi di masyarakat.
Menurutnya perencanaan dan pengelolaan ruang kota harus berorientasi pada pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan warga kota.
“Penataan ruang yang baik tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kelompok. Tantangan kita adalah bagaimana memastikan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pinggiran, dapat merasakan dampak positif dari pembangunan,” ujar Hap, Kamis 19 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi kerap muncul akibat perencanaan ruang yang tidak merata, di mana infrastruktur dan layanan publik cenderung terpusat di kawasan tertentu saja.
Sementara itu, kawasan lain tertinggal dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Hap juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dalam setiap rencana tata ruang.
Ia menyebut bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berisiko menimbulkan bencana dan kerusakan ekosistem.
“Kita harus memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan, tetapi justru mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat ke depan,” tegasnya.
Hap mendorong kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. (MARINI/R)
