BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak pemerintah daerah mengalokasikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sekitar Rp4 miliar untuk perbaikan jalan utama dari Desa Bajarau hingga Kelurahan Parenggean. Jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat, termasuk sebagai jalur utama menuju Rumah Sakit Parenggean.
“Kondisi jalan dari simpang empat Bajarau melewati rumah sakit hingga ke Kelurahan Parenggean sangat memprihatinkan. Padahal ini akses utama masyarakat, termasuk ke rumah sakit,” kata Anggota DPRD Kotim Hendra Sia, Jumat, 20 Juni 2025.
Ruas jalan sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer tersebut sudah dalam kondisi rusak parah. Bahkan sebagian titik sepanjang 1 kilometer dari gerbang Kelurahan Parenggean sudah tidak beraspal lagi dan hanya berupa tanah.
Anggaran perbaikan jalan tersebut diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar, belum termasuk kebutuhan pembangunan box culvert di tikungan yang rawan banjir.
Jalan tersebut juga menjadi akses utama masyarakat yang akan menuju wilayah perkebunan sawit. Jalan tersebut juga menjadi akses ke dua pelabuhan perusahaan besar, yaitu milik PT Unggul dan PT Uni Primacom. Sehingga disebut layak menggunakan dana DBH sawit untuk perbaikan.
“Sejak 2022 jalan ini sudah kami perjuangkan untuk diperbaiki melalui DBH sawit. Apalagi jalan ini masuk kategori jalan kabupaten yang menjadi akses perkebunan dan masyarakat umum. Ini juga bagian dari janji politik Bupati,” ungkapnya.
DBH sawit diketahui memang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sesuai regulasi, 80 persen dari DBH sawit harus digunakan untuk pembangunan fisik seperti jalan, sedangkan sisanya untuk kegiatan pengawasan, pembinaan, dan lainnya.
“Karena ada program yang tidak terlaksana, DBH sawit menjadi Silpa. Maka dari itu saya minta agar Pemkab Kotim, dalam hal ini Pj Sekda selaku ketua TAPD, segera mengajukan RAB ke pusat agar anggaran bisa dimanfaatkan dalam Perubahan APBD 2025,” tegas politisi dari Daerah pilihan (Dapil) V tersebut.
Hendra merupakan sosok yang getol memperjuangkan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah utara Kotim. Ia menilai kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada pelayanan kesehatan serta distribusi hasil perkebunan. Maka dari itu, dirinya meminta agar Pemkab serius menindaklanjuti usulan ini demi kepentingan masyarakat luas. (DEWI PATMALASARI/J)
