BORNEONEWS, Sampit – Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap sejumlah persoalan krusial pembangunan daerah yang perlu menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Dalam pernyataannya, Juliansyah menyampaikan tujuh poin strategis yang harus menjadi perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan pemerataan pembangunan serta pelayanan publik yang optimal di seluruh wilayah Kotim.
“Beberapa saran dan masukan ini kami harapkan bisa menjadi fokus utama dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2025, baik dalam APBD murni maupun perubahan anggaran,” ujar Juliansyah, Jumat, 20 Juni 2025.
Adapun, 7 isu yang harus menjadi prioritas pembangunan di Kotim yaitu, pertama pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dan desa agar tidak ada wilayah yang tertinggal. Kedua, peningkatan infrastruktur dasar, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta drainase di berbagai wilayah.
Ketiga, pemerataan penempatan tenaga pendidik dan kesehatan, khususnya di pedesaan dan daerah terpencil yang masih mengalami kekurangan tenaga kerja profesional. Keempat, peningkatan sarana pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru dan rumah dinas guru, terutama di wilayah yang belum tersentuh pembangunan.
Kelima, fasilitas kesehatan, seperti pembangunan puskesmas, rumah dinas dokter, bidan, perawat, dan pengadaan alat medis yang memadai agar pelayanan kesehatan makin optimal. Keenam, pengawasan intensif terhadap peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya, sebagai langkah konkret menjaga generasi muda dari bahaya penyalahgunaan. Ketujuh, percepatan pelaksanaan program pembangunan fisik, agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran yang berisiko menurunkan kualitas pekerjaan.
“Kami mendorong agar pelaksanaan proyek fisik dikerjakan sejak awal tahun. Karena jika dikerjakan di akhir tahun, khawatir kualitasnya tidak maksimal karena waktu yang terlalu singkat,” tambahnya.
Juliansyah juga menekankan perlunya sinergi aktif antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mencari dukungan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, pendekatan yang tepat disertai program strategis akan mendorong alokasi anggaran pusat dan provinsi lebih besar ke Kotim.
“Dalam rangka meningkatkan pembiayaan pembangunan, kita harus aktif menjalin komunikasi ke pemerintah pusat dan provinsi dengan membawa program strategis unggulan agar Kotim mendapat porsi anggaran yang lebih besar pada 2025,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
