SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Wahito Fajriannor menilai kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal. Ia meminta pengawasan dan upaya optimalisasi potensi PAD lebih ditingkatkan ke depan.

“Banyak perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Kotim, tetapi belum sebanding dengan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, masih banyak peluang yang belum digarap secara optimal,” kata Fajriannor, Selasa 24 Juni 2025.

Salah satu hal yang disorot pria yang akrab disapa Fajrin tersebut adalah masih banyaknya kendaraan operasional milik perusahaan di Kotim yang menggunakan pelat nomor luar daerah. Sehingga menyebabkan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang seharusnya masuk ke daerah ini justru masuk ke daerah lain.

“Masih banyak kendaraan angkut perusahaan yang menggunakan pelat luar. Ini berdampak langsung pada rendahnya pendapatan dari sektor opsen PKB. Seharusnya ini bisa ditertibkan untuk menambah PAD,” ujarnya. 

Lebih lanjut, politisi muda dari Partai Demokrat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mulai memaksimalkan sektor-sektor potensial lainnya di luar pajak dan retribusi daerah, seperti melalui pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor pariwisata.

“Misalnya, potensi pariwisata alam dan buatan bisa digarap secara profesional, sekaligus dijadikan wadah promosi produk unggulan lokal. Ini akan memberi efek ganda, dari sisi ekonomi dan promosi daerah,” tambahnya.

Ia juga menilai, BUMD seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah jika dikelola secara optimal, transparan dan profesional.

Ia berharap, dengan berbagai upaya tersebut PAD dapat meningkat sehingga berdampak positif terhadap kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Harapan kami, jika PAD meningkat, maka pemerintah juga bisa lebih optimal dalam membangun daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)