BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmennya dalam memetakan dan memitigasi risiko korupsi melalui partisipasi aktif dalam agenda nasional Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar L Banjar Nahor, usai mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI 2024 di Gedung KPK, Jakarta.
“Melalui SPI, kami mendapatkan gambaran objektif mengenai integritas birokrasi serta area-area yang masih rawan korupsi. Ini menjadi landasan penting dalam menyusun rencana aksi yang lebih terarah dan berbasis data,” ujar Josmar, dalam keterangan, Jumat, 27 Juni 2025.
Kegiatan yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika pada 26 Juni 2025 itu, diikuti oleh para Inspektur Daerah serta admin SPI dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Rapat koordinasi ini bertujuan mengevaluasi langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah dilakukan pemerintah daerah serta merumuskan strategi yang lebih efektif ke depan.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK dalam arahannya menekankan pentingnya penyusunan rencana aksi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab akar persoalan yang teridentifikasi lewat hasil survei.
Josmar mengungkapkan, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rencana aksi yang dibuat benar-benar dijalankan, dengan pengawasan internal yang ketat serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.
SPI sendiri merupakan instrumen penting yang memberikan manfaat strategis, di antaranya sebagai alat ukur capaian pencegahan korupsi, pengidentifikasi area prioritas perbaikan, serta sarana membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pelaksanaan SPI untuk tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Oktober dan akan melibatkan tiga kelompok responden, yaitu internal dari kalangan ASN, eksternal dari masyarakat pengguna layanan publik, serta para ahli independen dari luar instansi pemerintah.
“Dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder eksternal, sangat penting untuk mendorong peningkatan integritas dan transparansi tata kelola pemerintahan,” pungkas Josmar. (AGUSTINUS BOLE MALO/R)
