SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI) meninjau kesiapan lokasi sekolah perintis di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Jumat, 27 Juni 2025.

Peninjauan dilakukan di kawasan Islamic Center Sampit, sebagai bagian dari program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI  Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.

“Hari ini saya bersama tim mendampingi perwakilan Kementerian PU untuk meninjau langsung kelayakan lokasi yang akan digunakan sebagai sekolah perintis. Lokasi ini sudah disiapkan sesuai arahan Bapak Bupati untuk jenjang SLTA,” ujar Wakil Bupati Kotim Irawati.

Dirinya didampingi Kepala Dinas Sosial Kotim Hawianan dan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Rafiq Riswandi menyambut kunjungan tim Kementerian PU RI.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya menyasar pendidikan anak-anak keluarga kurang mampu, tapi juga melibatkan pemberdayaan keluarga melalui bantuan usaha berbasis kebutuhan riil.

Program tersebut secara khusus ditujukan untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang datanya akan diverifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bukti validasi lapangan.

“Pendekatannya bukan hanya pendidikan, tapi juga memperkuat ekonomi keluarga. Bahkan rumah warga yang berdiri di atas lahan milik sendiri akan mendapat bantuan renovasi atau bedah rumah,” katanya.

Irawati menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah pusat dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak lagi disebut sebagai anak miskin. Mereka adalah generasi hebat Indonesia yang kita siapkan dari sekarang,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, tim Kementerian PUPR menilai Kotim sebagai salah satu daerah terbaik untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat tingkat SLTA.

Meski terdapat beberapa kendala kecil seperti atap bocor dan fasilitas sanitasi yang kurang layak, pemerintah pusat menyatakan siap melakukan perbaikan sebelum kegiatan belajar dimulai.

“Proses belajar rencananya akan dimulai pada 14 Juli 2025, dan perbaikan infrastruktur akan ditangani langsung oleh Kementerian PU. Pemerintah daerah hanya bertugas memfasilitasi,” jelas Irawati.

Tidak hanya ruang kelas, fasilitas asrama siswa putra-putri, asrama guru, pamong, dan kepala sekolah juga akan dipersiapkan untuk mendukung kelancaran pembelajaran. “Kita optimis bisa memulai tepat waktu. Kekurangan akan dibenahi sambil jalan,” ucapnya.

Selain meninjau lokasi sekolah perintis, tim Kementerian PU juga meninjau lahan seluas 9 hektare di Jalan Wengga Metropolitan yang direncanakan akan dibangun sekolah rakyat. 

Irawati menambahkan, selain Kotim, wilayah lain yang ditinjau sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Gunung Mas, yang disiapkan untuk jenjang SMP.

“Dalam waktu dekat akan ada rapat lanjutan antara Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memutuskan kelayakan akhir lokasi,” pungkas Irawati. (DEWI PATMALASARI/R)