BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP, Eddy Abdurrahman, menegaskan pentingnya langkah strategis dalam menghadapi kebijakan Deforestation-Free Product atau DFP Uni Eropa.
Menurutnya upaya menjaga akses pasar Eropa bukan hanya soal mempertahankan ekspor, tetapi juga menyangkut daya saing Indonesia di pasar global yang kini semakin menuntut komitmen terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.
“Langkah adaptif ini tidak hanya penting untuk mempertahankan posisi kita di pasar Eropa, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk sawit Indonesia tetap relevan dan kompetitif di tengah tren global yang semakin hijau,” ujar Eddy dalam rilisnya pada Sabtu, 28 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa pendekatan jangka pendek hingga jangka panjang harus dirancang secara matang dan berbasis data.
Sebagai tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh Darmawan, et.al., (2024), BPDP akan memperluas pengumpulan data melalui diskusi intensif dengan para pemangku kepentingan di wilayah-wilayah sentra produksi kelapa sawit.
“Kami akan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok petani, akademisi, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa strategi yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” jelas Eddy.
Tujuan utama dari pengumpulan data ini adalah menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi perdagangan bilateral yang lebih kuat antara Indonesia dan Uni Eropa.
Eddy menekankan bahwa pendekatan berbasis bukti sangat penting agar posisi Indonesia dalam negosiasi internasional lebih solid dan kredibel. “Kita tidak bisa hanya reaktif, kita harus proaktif dengan data yang kuat,” tegasnya.
Penelitian tersebut mengusulkan tiga strategi utama untuk menghadapi kebijakan DFP. Strategi jangka pendek (short run) adalah mengarahkan produksi kelapa sawit dari kawasan hutan untuk pasar domestik.
Strategi jangka menengah (medium run) mencakup upaya diplomatik dengan menggandeng negara sehaluan (like-minded countries) serta mendesak kejelasan prosedur DFP, termasuk peta, country benchmarking, dan sistem traceability berbasis geolokasi.
Sementara itu strategi jangka panjang (long run) menekankan pentingnya harmonisasi regulasi nasional, termasuk memperjelas status sekitar 1/5 dari total luas kebun sawit yang berada di kawasan hutan.
“Kami juga mendorong percepatan sertifikasi ISPO dengan insentif yang tepat agar petani dan pelaku usaha bisa lebih cepat beradaptasi,” tutup Eddy.(TESTI PRISCILLA/R)
