BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu, menyoroti persoalan penataan permukiman dan sistem drainase kota yang dinilainya masih belum terintegrasi secara optimal.
Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air dan ketidakteraturan kawasan di beberapa wilayah perkotaan.
“Penataan permukiman dan sistem drainase masih berjalan sendiri-sendiri. Harus ada perencanaan yang terpadu agar kawasan permukiman berkembang dengan tertib dan tidak memicu masalah lingkungan, seperti banjir atau genangan saat hujan,” ujar Hap, Senin, 30 Juni 2025.
Ia menyebut, banyak kawasan permukiman yang dibangun tanpa perhitungan infrastruktur dasar yang memadai, termasuk sistem saluran air yang layak.
Akibatnya, saat curah hujan tinggi, kawasan tersebut menjadi langganan banjir karena air tidak mengalir secara maksimal.
Hap juga menekankan pentingnya pengawasan dan sinkronisasi antara dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam setiap proses pembangunan kawasan.
“Permukiman bukan hanya soal rumah, tapi juga soal tata lingkungan yang sehat dan aman. Pemerintah kota harus memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara sporadis, tetapi berdasarkan rencana tata ruang yang terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ke depan lebih memperhatikan integrasi sistem, sehingga tidak ada lagi pembangunan drainase yang terputus atau tidak terkoneksi antarkawasan.
“Penataan yang tidak terintegrasi hanya akan menambah beban anggaran dan menimbulkan persoalan baru. Kita harus membenahi ini dari hulu ke hilir,” pungkasnya. (MARINI/j)
