BORNEONEWS, Sampit – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Sahid menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai mengalami penurunan signifikan, terutama dalam struktur perubahan APBD tahun 2025.
Fraksi Golkar mempertanyakan konsistensi perencanaan fiskal dan meminta penjelasan transparan dari pemerintah daerah.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp62,92 miliar, dari sebelumnya Rp2,284 triliun menjadi Rp2,221 triliun. Bahkan bila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan pada akhir pembahasan APBDP Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp2,428 triliun, maka terdapat penurunan drastis sebesar Rp206 miliar.
“Fraksi Golkar mempertanyakan penyebab utama penurunan ini apakah karena realisasi PAD yang tidak sesuai target atau karena estimasi awal yang terlalu optimis,” ujar Abdul Sahid, Selasa, 1 Juli 2025.
Dalam situasi penurunan pendapatan tersebut, Fraksi Golkar mencatat adanya kenaikan belanja daerah sebesar Rp32,98 miliar. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
“Apakah belanja tambahan ini dialokasikan untuk kegiatan yang benar-benar produktif dan mendesak? Sudahkah dilakukan kajian efisiensi dan skala prioritas sebelum peningkatan belanja diputuskan?” tambahnya.
Akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, defisit anggaran meningkat drastis dari Rp68,1 miliar menjadi Rp164,03 miliar, atau naik lebih dari 140 persen. Fraksi Golkar menyebut ini sebagai sinyal mengkhawatirkan, yang menandakan lemahnya disiplin fiskal dan perencanaan anggaran daerah.
Ia juga menyoroti lonjakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp169,61 miliar, namun tanpa penjelasan rinci mengenai asal-usul dana tersebut maupun peruntukannya.
“Jika pembiayaan ini berasal dari pinjaman, kami ingin tahu bagaimana skema pengembaliannya, dan apa dampaknya terhadap fiskal daerah di masa depan,” katanya.
Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Kabupaten Kotim agar menjelaskan secara transparan strategi pengelolaan pembiayaan tersebut. Penjelasan rinci diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan fiskal dijalankan secara akuntabel, hati-hati, dan berkelanjutan.
“Fraksi Golkar mengingatkan bahwa stabilitas keuangan daerah adalah fondasi utama pembangunan, dan harus dijaga melalui perencanaan yang rasional, belanja yang terukur, serta pengendalian defisit secara ketat,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
