SAMPIT –

BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Marudin mendesak pemerintah daerah untuk merelokasi depo sampah yang berada di samping SMP Negeri 3 Sampit, Kecamatan Baamang. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil reses anggota DPRD Dapil II yang menerima banyak keluhan dari pihak sekolah, masyarakat, dan siswa.

“Depo sampah di dekat SMPN 3 Sampit itu sudah sering dikeluhkan. Bau tak sedap yang ditimbulkan sangat mengganggu proses belajar mengajar. Murid-murid merasa terganggu, dan ini bukan masalah baru,” ujar Marudin, Selasa, 1 Juli 2025.

Ia menambahkan, persoalan ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan lingkungan pendidikan, sehingga harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Menurut Marudin, keberadaan depo sampah di lokasi tersebut tidak memperhatikan dampak lingkungan, khususnya dari segi polusi bau menyengat yang sangat terasa hingga ke dalam ruang kelas.

“Memang tujuan adanya depo sampah adalah untuk kebersihan, tapi kalau penempatannya menimbulkan polusi bau yang parah, ini berarti tidak direncanakan secara komprehensif,” katanya.

Pihaknya menilai bahwa prinsip bersih belum tentu sehat sangat relevan dalam kasus ini. Karena meski sampah dikumpulkan di satu tempat, namun jika tidak dikelola dengan benar dan berada di lokasi yang tidak tepat, justru menjadi sumber gangguan bagi warga sekitar.

Marudin menegaskan Komisi III DPRD Kotim, khususnya perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, mendukung untuk memindahkan lokasi depo sampah ke area yang lebih strategis dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kami di Komisi III sangat mendorong agar Pemkab segera menutup depo sampah di dekat SMPN 3 dan mencarikan lokasi baru yang tidak dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah,” tambahnya. 

DPRD Kotim berharap langkah relokasi ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera direalisasikan. Mengingat dampaknya yang sudah berlangsung lama dan dirasakan langsung oleh anak-anak sekolah.

“Anak-anak butuh lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Kita tidak boleh menunggu sampai ada dampak kesehatan baru bertindak,” pungkas Marudin. (DEWI PATMALASARI/j)