BORNEONEWS, Sampit – Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Wahito Fajriannor menyuarakan kondisi memprihatinkan yang masih dialami masyarakat di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dalam pantauannya, tiga isu utama menjadi keluhan warga, yakni infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak parah, akses air bersih yang minim, serta tempat ibadah yang belum layak.
“Dua hal utama yang menjadi sorotan kami adalah banyaknya tempat ibadah yang tidak layak serta infrastruktur jalan yang belum memadai, terutama di wilayah Pulau Hanaut,” kata Wahito, Kamis, 3 Juli 2025.
Kecamatan Pulau Hanaut merupakan salah satu wilayah yang berada di selatan Kotim yang secara geografis terpisah oleh Sungai Mentaya. Akses menuju daerah tersebut tidak mudah, sebab belum ada jalan darat yang memungkinkan kendaraan roda empat masuk dengan lancar.
“Untuk mencapai desa-desa di Pulau Hanaut, warga masih harus menggunakan armada klotok. Kendaraan roda dua masih bisa masuk ke beberapa titik karena sudah ada jalan yang disemenisasi, tapi sebagian besar jalan belum tersentuh,” ujarnya.
Kondisi infrastruktur yang paling parah menurut Fajrin adalah jembatan penghubung antar desa. Ia menyebut masyarakat mengeluhkan lebih dari 80 persen jembatan di wilayah itu dalam kondisi rusak dan membahayakan pengguna.
“Yang paling banyak dikeluhkan warga itu soal jembatan. Hampir semua jembatan antar desa di Pulau Hanaut rusak. Ini sangat menghambat mobilitas, baik untuk warga maupun distribusi barang dan hasil pertanian,” imbuhnya.
Kerusakan jembatan tersebut tak hanya menjadi hambatan ekonomi, tetapi juga ancaman keselamatan, khususnya bagi anak-anak sekolah dan warga yang harus melintasi sungai setiap hari.
Krisis air bersih juga menjadi masalah klasik yang belum terpecahkan. Hingga kini, layanan PDAM belum menjangkau wilayah Pulau Hanaut. Warga terpaksa mengandalkan air hujan, sumur bor, bahkan membeli air galon dari kawasan Mentaya Hilir Selatan untuk kebutuhan sehari-hari.
Dalam aspek spiritual, tempat ibadah seperti masjid dan musala di Pulau Hanaut juga banyak yang memerlukan perhatian serius. Menurut Wahito, banyak bangunan ibadah yang belum layak digunakan, baik dari segi bangunan, fasilitas, maupun sanitasi.
“Ini menyangkut hak masyarakat untuk beribadah dengan nyaman dan aman. Tapi kenyataannya banyak tempat ibadah di sana yang belum layak. Kami ingin pemerintah memperhatikan ini,” tuturnya.
Wahito menekankan bahwa DPRD Kotim, terutama anggota dari Dapil III, akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Hanaut. Hal ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kemaslahatan masyarakat yang selama ini tertinggal.
“Kami akan terus suarakan ini dalam rapat-rapat dengan pemerintah daerah. Pulau Hanaut tidak boleh dilupakan. Warga di sana punya hak yang sama atas pembangunan,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
