BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar untuk membantu pasien tidak mampu yang masuk Unit Gawat Darurat (UGD) namun tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Usulan ini merespons keluhan masyarakat terkait aturan baru dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan pasien untuk melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebelum mendapatkan layanan rumah sakit. Namun pada praktiknya, ada warga yang datang langsung ke UGD, terutama dalam kondisi darurat malam hari.
“Kadang masyarakat sakit tengah malam dan tidak bisa berpikir panjang untuk ke faskes pertama, langsung ke UGD. Setelah diperiksa, ternyata dokter menyarankan rawat jalan, bukan opname. Maka itu dianggap pasien umum dan tidak dijamin BPJS. Padahal pasien tersebut warga tak mampu yang memiliki BPJS dari pemda,” kata Gaol, Jumat, 4 Juli 2025.
Ia menilai kebijakan tersebut berat bagi warga kurang mampu, terlebih jika mereka merupakan peserta BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.
“Kalau orang mampu tidak masalah. Tapi kalau itu masyarakat miskin, yang dibiayai daerah, tentu berat. Mereka harus bayar sendiri karena statusnya jadi pasien umum,” tambahnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Gaol mengusulkan solusi konkrit berupa pengadaan dana bantuan darurat Rp2 miliar melalui Dinas Kesehatan Kotim. Dana tersebut nantinya digunakan untuk membantu pasien miskin yang harus dilarikan ke UGD namun biayanya tidak bisa dijamin BPJS.
“Kita coba alokasikan dulu dananya. Tapi tetap harus dicari regulasi yang tepat agar tidak melanggar hukum. Dinas Kesehatan juga sepakat bahwa harus dicari dasar hukum yang aman,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila penganggaran tidak bisa disalurkan di perubahan APBD tahun ini karena belum adanya regulasi yang kuat, maka akan diprioritaskan pada APBD murni tahun 2025.
“Intinya, kita ingin siapkan payung anggaran dan regulasinya. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa berobat hanya karena status administratif. Ini soal kemanusiaan,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut. (DEWI PATMALASARI/H)
